Page 880 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 880

DUKUNG KEBIJAKAN UMP 2021, PDIP: PEMERINTAH TAK INGIN BANYAK BURUH
              DI-PHK
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menerbitkan  surat  edaran  yang  isinya
              mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

              Dalam surat edaran tersebut, disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah
              minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya, pemerintah tidak menaikkan
              upah minimum.

              Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan saat ini
              pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 di Tanah Air.

              Sebab  menurut  Hendrawan,  di  satu  sisi  perusahaan  diimbau  tidak  melakukan  pemutusan
              hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Namun, di sisi lain, ekonomi saat ini sedang
              terdampak adanya pandemi ini.

              "Memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi, dalam kondisi
              seperti ini adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan
              PHK," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (28/10/2020).

              Politikus PDI Perjuangan ini berujar, jika masyarakat menuntut kenaikan upah, maka hal itu
              sangat tidak bijak. Pasalnya, ekonomi saat ini sedang terdampak, begitu pun perusahaan.

              "Dalam  kondisi  begini  kalau  ada  kenaikan  upah  memang  sangat  memukul  ya,  karena
              pertumbuhan ekonomi juga minus," katanya.

              Karena itu, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikkan upah minimum 2021
              ini. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus Corona ini.

              "Oleh sebab itu, ini kita anggap ini sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan
              diri  tidak  melakukan  PHK,  dari  pihak  karyawan  juga  menahan  diri  untuk  tidak  menuntut
              menaikkan (gaji-Red) karena ini kan mengalami kesulitan," ungkap dia Sehingga, langkah yang
              dilakukan pemerintah ini adalah jalan tengah yang menguntungkan antara perusahaan dan juga
              para pegawai. Karena saat ini banyak perusahaan yang terdampak, bahkan ada yang sampai
              merumahkan pegawainya.

              "Artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win win
              solution," katanya.


























                                                           879
   875   876   877   878   879   880   881   882   883   884   885