Page 876 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 876

PEMERINTAH DILEMATIS TETAPKAN UPAH MINIMUM 2021, PRIORITAS UTAMA
              TIDAK ADA PHK
              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  menerbitkan  surat  edaran  yang  isinya
              mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19 .

              Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah
              minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020, artinya pemerintah tidak menaikan upah
              minimum.

              Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan memang
              saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 di tanah
              air.

              Sebab  menurut  Hendrawan  di  satu  sisi  perusahaan  diimbau  tidak  melakukan  pemutusan
              hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya.

              Namun di satu sisi ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi.

              "Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi
              seperti ini adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan
              PHK," ujar Hendrawan dalam pernyataannya, Kamis (29/10/2020).

              Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berujar jika masyarakat menuntut
              kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak.

              Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak begitupun para perusahaan.

              "Nah  dalam  kondisi  begini  kalau  ada  kenaikan  upah  memang  sangat  memukul  ya.  Karena
              pertumbuhan ekonomi juga minus,"katanya.

              Oleh sebab itu jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikan upah minimum 2021
              ini.

              Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi Covid 19 seperti
              sekarang ini.
              "Oleh sebabnya ini kita anggap sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri
              tidak melakukan PHK, dari pihak karyawan juga menahan diri untuk tidak menuntut menaikan
              (gaji-Red) karena ini kan mengalami kesulitan," ungkapnya.

              Sehingga  langkah  yang  dilakukan  pemerintah  ini  adalah  jalan  tengah  yang  menguntungkan
              antara perusahaan dan juga para pegawai.

              Karena  saat  ini  banyak  perusahaan  yang  terdampak  bahkan  ada  yang  sampai  merumahkan
              pegawainya.

              "Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win
              win solution," pungkasnya.(Willy Widianto).












                                                           875
   871   872   873   874   875   876   877   878   879   880   881