Page 879 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Dukung Kebijakan UMP 2021, PDIP: Pemerintah Tak Ingin Banyak
Buruh di-PHK
Nama Media liputan6.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4394829/dukung-kebijakan-ump-
2021-pdip-pemerintah-tak-ingin-banyak-buruh-di-phk
Jurnalis Luqman Rimadi
Tanggal 2020-10-29 09:15:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Memang sangat dilematis dalam
kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi, dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama
bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Dalam kondisi begini kalau ada
kenaikan upah memang sangat memukul ya, karena pertumbuhan ekonomi juga minus
negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Oleh sebab itu, ini kita anggap ini
sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak
karyawan juga menahan diri untuk tidak menuntut menaikkan (gaji-Red) karena ini kan
mengalami kesulitan
negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Artinya itu dianggap untuk saat ini
kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win win solution

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya
mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut, disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah
minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya, pemerintah tidak menaikkan
upah minimum.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan saat ini
pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 di Tanah Air.

878