Page 875 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Pemerintah Dilematis Tetapkan Upah Minimum 2021, Prioritas Utama
Tidak Ada PHK
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/29/pemerintah-
dilematis-tetapkan-upah-minimum-2021-prioritas-utama-tidak-ada-phk
Jurnalis Theresia Felisiani
Tanggal 2020-10-29 09:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Ya memang sangat dilematis dalam
kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama
bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Nah dalam kondisi begini kalau ada
kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga minus
negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Oleh sebabnya ini kita anggap
sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak
karyawan juga menahan diri untuk tidak menuntut menaikan (gaji-Red) karena ini kan
mengalami kesulitan
negative - Widianto (None) Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap
resep yang solutif, win win solution

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya
mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19 .

Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah
minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020, artinya pemerintah tidak menaikan upah
minimum.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan memang
saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 di tanah
air.

874