Page 950 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 950

Dalam surat edaran itu, disebutkan bahwa gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah
              minimum 2021, sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya, pemerintah tidak menaikan
              upah minimum.

              Menanggap  hal  tersebut,  Anggota  Komisi  XI  DPR  Hendrawan  Supratikno  mengaku  bisa
              menerima. Harus diakui, saat ini, pemerintah menempati posisi sulit akibat pandemi Covid-19 di
              tanah air.

              Sebab,  menurut  Hendrawan,  di  satu  sisi  perusahaan  diimbau  tidak  melakukan  pemutusan
              hubungan  kerja  (PHK)  terhadap  karyawan.  Namun,  di  sisi  lain,  ekonomi  saat  ini  sedang
              terdampak  pandemi  COVID-19  yang  menyulitkan  pengusaha  bergerak  leluasa.  "Ya  memang
              sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi seperti ini
              adalah prioritas utama bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK," ujar
              Hendrawan kepada wartawan, Rabu (28/10/2020).

              Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, menjelaskan, apabila masyarakat
              menuntut kenaikan upah, maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya, ekonomi saat ini, sedang
              terdampak  begitupun  para  perusahaan.  "Nah  dalam  kondisi begini kalau  ada  kenaikan  upah
              memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga minus," kata Hendrawan.

              Oleh sebab itu, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikan upah minimum
              2021 ini. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus Korona
              ini. "Karenanya, ini kita anggap ini sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan
              diri  tidak  melakukan  PHK,  dari  pihak  karyawan  juga  menahan  diri  untuk  tidak  menuntut
              menaikan (gaji-Red) karena ini kan mengalami kesulitan," ungkapnya.

              Sehingga,  langkah  yang  dilakukan  pemerintah  ini  adalah  jalan  tengah  yang  menguntungkan
              antara perusahaan dan juga para pegawai. Karena saat ini banyak perusahaan yang terdampak
              bahkan ada yang sampai merumahkan pegawainya. "Ya, artinya itu dianggap untuk saat ini
              kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solitif, win win solution," pungkasnya. [ipe].






































                                                           949
   945   946   947   948   949   950   951   952   953   954   955