Page 952 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

dewan pengupahan provinsi. Sidang itu dalam rangka persiapan penetapan UMP tahun 2021 dan
telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan.
"Berdasarkan pemantauan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020 tepatnya pukul 16.35 WIB,
beberapa daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka
persiapan penetapan UMP tahun 2021 yang telah menghasilkan kesepakatan terkait SE
tersebut," ujar Ida.

Dia juga memberikan alasan bahwa kebijakan tersebut ditempuh karena melihat banyak
perusahaan yang tidak bisa memenuhi atau menaikan upah minimum provinsi karena masih
terdampak pandemi Covid-19.

Selain itu, kebijakan untuk tidak menaikan UMP 2021 pun menggunakan kehidupan hidup layak
(KHL) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 2015. ( Dari 18 provinsi
itu, tidak terlihat nama-nama provinsi yang dipimpin oleh gubernur-gubernur yang tenar, seperti
Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Satu-satunya, provinsi yang digawangi
gubernur tenar dan mengikut SE itu adalah Jawa Barat.

Berikut daftar delapan belas provinsi yang mengikuti SE Menaker Ida: 1. Jawa Barat 2. Banten
3. Bali 4. Aceh 5. Lampung 6. Bengkulu 7. Kepulauan Riau 8. Bangka Belitung 9. Nusa Tenggara
Barat 10. Nusa Tenggara Timur 11. Sulawesi Tengah 12. Sulawesi Tenggara 13. Sulawesi Barat
14. Maluku Utara 15. Kalimantan Barat 16. Kalimantan Timur 17. Kalimantan Tengah 18. Papua
(uka).

951