Page 954 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

"Kebijakan menaker untuk tidak menaikan upah minimum dalam kondisi ekonomi yang lagi
terpuruk saat ini dapat dipahami dalam rangka kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja
demi menjaga keberlangsungan usaha," kata Melki menjawab, Rabu (28/10).

Politikus Partai Golkar yang karib disapa Melki itu mengatakan kondisi ekonomi saat ini pada
masa pemulihan, dan tetap menjaga keberlangsungan bisnis berbagai sektor yang terdampak
pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemerintah mesti membuat kebijakan yang tepat untuk menjaga keberlangsungan
usaha dan kesejahteraan pekerja. Ia menambahkan pola gotong royong harus menjadi bagian
dari berbagai sektor termasuk dalam hubungan industrial pengusaha, pekerja, pemerintah dan
masyarakat. "Suka duka, untung rugi harus dibagi bersama antarberbagai pihak terkait," ujar
Melki.

Menurut dia, untuk sektor usaha yang stabil atau mengalami peningkatan bisnis pada masa
pandemi, kebijakan kenaikan upah minimum tetap bisa diberlakukan sehingga para pekerja yang
sudah berusaha keras selama ini tetap bisa menikmati jerih lelahnya.

Selain itu, lanjut Melki, dialog dan pembicaraan internal dalam semangat musyawarah mufakat
antara pengusaha dan pekerja harus menjadi prioritas dan didahulukan untuk mencari solusi
terbaik antara kedua pihak dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah.
"Hasil musyawarah menjadi pegangan bersama dalam melewati pandemi Covid-19 dengan baik,"
ungkapnya.

Menurut Melki, pemerintah juga membantu pekerja dengan berbagai program sosial termasuk
subsidi upah untuk melalui masa sulit pandemi ini.

Sebelumnya diberitakan Menteri Ida telah menerbitkan SE Nomor M/11/HK.04/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19).

Dalam SE yang ditujukan ke gubernur se-Indonesia, itu pemerintah memutuskan upah minimum
2021 tidak mengalami kenaikan. Setara dengan upah minimum tahun ini.

(boy/jpnn) Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:.

953