Page 957 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020

Judul Imbas Covid, Pemerintah Tak Ingin Banyak Buruh Di-PHK
Nama Media indopos.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/10/29/260265/%e2%80%8eimbas-
covid-pemerintah-tak-ingin-banyak-buruh-di-phk/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-28 22:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Ya memang sangat dilematis dalam
kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Jadi dalam kondisi seperti ini adalah prioritas utama
bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Nah dalam kondisi begini kalau ada
kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga minus

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Oleh sebabnya ini kita anggap ini
sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak
karyawan juga menahan diri untuk tidak menuntut menaikan (upah, Red) karena ini kan
mengalami kesulitan

negative - Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi XI DPR) Ya artinya itu dianggap untuk saat
ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solitif, win win solution

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya adalah
mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah
minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya pemerintah tidak menaikan upah
minimum.

IMBAS COVID, PEMERINTAH TAK INGIN BANYAK BURUH DI-PHK

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya adalah
mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.

956