Page 960 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 960
"Kebijakan Menaker untuk tidak menaikan upah minimum dalam kondisi ekonomi yang lagi
terpuruk saat ini, dapat dipahami dalam rangka kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja
demi menjaga keberlangsungan usaha," kata Melki kepada wartawan, Jakarta, Rabu
(28/10/2020).
POLITIKUS GOLKAR PAHAMI KEPUTUSAN MENAKER TAK NAIKAN UPAH MINIMUM
2021 AKIBAT EKONOMI TERPURUK
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena memahami keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah tidak menaikkan upah minimum 2021, seiring kondisi ekonomi terimbas pandemi Covid-
19 .
"Kebijakan Menaker untuk tidak menaikan upah minimum dalam kondisi ekonomi yang lagi
terpuruk saat ini, dapat dipahami dalam rangka kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja
demi menjaga keberlangsungan usaha," kata Melki kepada wartawan, Jakarta, Rabu
(28/10/2020).
Menurutnya, pola gotong royong harus menjadi bagian dari berbagai sektor, termasuk hubungan
industrial pengusaha, pekerja, pemerintah dan masyarakat.
"Suka duka, untung rugi harus dibagi bersama antar berbagai pihak terkait," ucapnya.
Di sisi lain, Politikus Golkar itu mengusulkan, untuk sektor usaha yang stabil atau mengalami
peningkatan bisnis pada masa pandemi, perlu menaikkan upah minimum pada tahun depan.
"Dialog dan pembicaraan internal dalam semangat musyawarah mufakat antara pengusaha dan
pekerja, harus menjadi prioritas dan didahulukan untuk mencari solusi terbaik antara kedua
pihak dengan atau tanpa fasilitasi pemerintah," paparnya.
"Pemerintah membantu pekerja dengan berbagai program sosial termasuk subsidi upah untuk
melalui masa sulit pandemi ini," ujar Melki.
Alasan Menaker Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Surat Edaran (SE) tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 merupakan jalan tengah
yang diambil pemerintah.
Menurut Menaker penerbitan SE tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam
oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan.
"Ini jalan tengah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kondisi yang sulit dan tidak mudah.
Perlindungan pengupahan kita jaga, keberlangsungan usaha harus kita perhatikan. Atas dasar
itulah SE ini kami keluarkan," kata Menaker di Jakarta, Selasa (27/10/2020).
Ida mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap kondisi perekonomian dan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk dalam membayar
upah.
Surat edaran tersebut juga dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan
bekerja bagi pekerja atau buruh.
Namun, menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah
minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Ida meyakinkan pemerintah tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui
subsidi gaji atau upah.
959
