Page 969 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2020
P. 969
Lalu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, per hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul
16.35 WIB, ada 18 daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dan
menyepakati tidak menaikkan upah minimum atau UMP 2021.
Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020
tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Mengutip SE tersebut, Selasa (27/10/2020), dituliskan bahwa pandemi Covid-19 telah
berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak
pekerja dan buruh, termasuk dalam membayar upah.
Atas dasar hal tersebut, Menaker Ida meminta kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk
melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2021 sama dengan
tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada kenaikan UMP 2021.
Dirangkum oleh Rabu (28/10/2020), berikut daftar 18 provinsi yang memastikan tidak menaikkan
UMP 2021: 1) Jawa Barat Rp 1.810.350 2) Banten Rp 2.460.968 3) Bali Rp 2.493.523 4) Aceh
Rp 3.165.030 5) Lampung Rp 2.431.324 6) Bengkulu Rp 2.213.604 7) Kepulauan Riau Rp
3.005.383 8) Bangka Belitung Rp 3.230.022 9) Nusa Tenggara Barat Rp 2.183.883 10) Nusa
Tenggara Timur Rp 1.945.902 11) Sulawesi Tengah Rp 2.303.710 12) Sulawesi Tenggara Rp
2.552.014 13) Sulawesi Barat Rp 2.571.328 14) Maluku Utara Rp 2.721.530 15) Kalimantan Barat
Rp 2.399.698 16) Kalimantan Timur Rp 2.981.378 17) Kalimantan Tengah Rp 2.890.093 18)
Papua Rp 3.516.700.
968
