Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 101
10 KELUARGA ABK DAPAT BANTUAN PROGRAM INKUBASI BISNIS DARI MENTERI
KETENAGAKERJAAN
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami - Sebanyak 10 keluarga anak buah kapal
(ABK) mendapat bantuan sarana usaha berupa program inkubasi bisnis senilai Rp10 juta.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah , memberi bantuan sarana usaha pemberdayaan tenaga
kerja tersebut secara langsung pada ABK di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan,
Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Ida mengatakan bantuan diberikan untuk membantu Awak Kapal Ikan Migran/Awak Buah Kapal
(ABK) purna yang terdampak pandemi Covid-19.
"Bantuan ini merupakan kepedulian dari pemerintah," kata Ida dalam keterangannya, Selasa
(18/8/2020).
Bantuan ini diharapkan dapat membantu ABK dan keluarganya untuk berwirausaha maupun
mengembangkan wirausaha yang sudah ada.
"Bantuan tidak hanya ditujukkan bagi awak kapal migran, tetapi juga kepada anggota
keluarganya yang saat ini terdampak pandemi Covid-19," kata Ida saat berdialog dengan para
ABK Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan lainnya berupa program Tenaga Kerja
Mandiri (TKM) kepada 40 orang nelayan yang tergabung dalam 2 kelompok nelayan di Desa
Kaliwlingi.
Masing-masing kelo mpok nelayan mendapat bantuan senilai Rp40 juta.
Menaker Ida menjelaskan, bantuan ini adalah bentuk kehadiran Negara kepada pekerja migran
yang bekerja sebagai ABK .
Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(UU PPMI), negara wajib memberikan perlindungan, baik kepada para pekerja migran maupun
keluarganya.
"Pada hakekatnya UU ini menekankan pelindungan pada pemenuhan dan penegakan hak asasi
manusia, pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, tidak hanya bagi pekerja migran, namun juga
kepada keluarganya," jelas Menaker Ida.
Menteri Ida turut mensosialisasikan mekanisme penempatan dan pelindungan PMI sebagai ABK
di kapal berbendera asing.
Masalah seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), gaji tidak dibayar, penipuan, kecelakaan
kerja, perlakuan tidak manusiawi, hingga meninggal saat bekerja dan di larung di perairan lepas
kerap dialami ABK .
Menurutnya, berbagai latar belakang masalah yang kerap mendera pekerja migran, khususnya
yang bekerja sebagai ABK tak terlepas dari kurangnya pemahaman akan prosedur bekerja di
luar negeri.
"Sebelum berangkat harus memahami isi perjanjian kerja laut sebelum di tandatangani dan
mengetahui kredibilitas serta legalitas perusahaan yang akan memberangkatkan," kata Ida Demi
keamanan, serta sebagai bagian dari perlindungan awal sebelum berangkat, Ida mengingatkan
kepada seluruh calon PMI agar harus memahami alir legalitas pekerja migran ke negara
penempatan.
100
