Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 97
"Bantuan ini merupakan kepedulian dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan, yang tidak hanya ditujukkan bagi awak kapal migran, tetapi juga kepada
anggota keluarganya yang saat ini terdampak pandemi Covid-19," kata Menteri Ida saat
berdialog di sela pemberian bantuan, di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan,
Kabupaten Brebes, Selasa (18/8).
Bantuan sarana usaha berupa program inkubasi bisnis senilai Rp10 juta kepada 10 keluarga ABK.
Selain itu, bantuan sarana usaha lainnya berupa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) kepada
40 orang nelayan yang tergabung dalam 2 kelompok nelayan di Desa Kaliwlingi. Masing-masing
kelompok nelayan mendapat bantuan senilai Rp40 juta. Menyinggung perlindungan PMI sebagai
ABK kapal asing Menaker Ida mengakui masalah PHK, gaji tidak dibayar, penipuan, kecelakaan
kerja, perlakuan tidak manusiawi, hingga meninggal saat bekerja dan di larung di perairan lepas,
tak terlepas dari kurangnya pemahaman akan prosedur bekerja di luar negeri.
"Saya mengingatkan ebelum berangkat harus memahami isi perjanjian kerja laut sebelum di
tandatangani dan mengetahui kredibilitas serta legalitas perusahaan yang akan
memberangkatkan. Informasi terkait kredibilitas dan legalitas perusahaan bisa diakses di Kantor
Dinas Tenaga Kerja setempat atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)," tegas Ida.
Usai berdialog dengan para ABK Menaker Ida mengunjungi rumah keluarga pekerja migran a.n.
Alm Abdul Wakhid yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera RRT (Lu Rong Yuan Yu 326).
Alm. Abdul Wakhid meninggal akibat kecelakaan kerja pada bulan Mei 2020 lalu.
"Terkait proses pemulangan jenazah Alm saat ini, kami terus berkoordinasi dengan perwakilan
di Beijing, agar Alm Pak Wakhid bisa dipulangkan dan dimakamkan di tanah kelahirannya,"
ujarnya.
Bupati Brebes, Idza Priyanti, menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Brebes telah
memfasilitasi calon ABK dan calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri melalui layanan terpadu
satu pintu yang datanya tercatat secara resmi dan terus update.
"Nantinya dengan adanya data ini kita bisa kolaborasinya baik antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah," ucap Idza..
96
