Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 106
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan bantuan sarana usaha pemberdayaan
tenaga kerja untuk membantu awak kapal ikan migran/awak buah kapal (ABK) purna yang
terdampak pandemi COVID-19. Bantuan ini diharapkan dapat membantu ABK dan keluarganya
untuk berwirausaha maupun mengembangkan wirausaha yang sudah ada.
MENAKER BANTU MODAL USAHA UNTUK ABK & KELUARGANYA TERDAMPAK
COVID-19
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan bantuan sarana usaha
pemberdayaan tenaga kerja untuk membantu awak kapal ikan migran/awak buah kapal (ABK)
purna yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan ini diharapkan dapat membantu ABK dan
keluarganya untuk berwirausaha maupun mengembangkan wirausaha yang sudah ada.
"Bantuan ini merupakan kepedulian dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan, yang tidak hanya ditujukan bagi awak kapal migran, tetapi juga kepada
anggota keluarganya yang saat ini terdampak pandemi COVID-19," ujar Ida dalam keterangan
tertulis, Selasa (18/8/2020).
Hal itu disampaikannya saat berdialog kepada keluarga awak kapal ikan migran di Desa Dukuh
Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Adapun bantuan yang diberikan berupa program inkubasi bisnis senilai Rp 10 juta kepada 10
keluarga ABK dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk 40 nelayan yang tergabung dalam
2 kelompok nelayan di Desa Kaliwlingi. Masing-masing nelayan mendapat bantuan Rp 40 juta.
Ida menjelaskan bantuan ini merupakan bentuk kehadiran Negara kepada pekerja migran yang
bekerja sebagai ABK. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Negara wajib memberi pelindungan kepada
pekerja migran dan keluarganya.
"Pada hakikatnya UU ini menekankan perlindungan pada pemenuhan dan penegakan hak asasi
manusia, pelindungan hukum, ekonomi dan sosial, tidak hanya bagi pekerja migran, namun juga
kepada keluarganya," jelasnya.
Dalam kesempatan ini Ida juga memberi sosialisasi mekanisme penempatan dan perlindungan
PMI sebagai ABK di kapal berbendera asing. Ia mengatakan berbagai latar belakang masalah
yang kerap mendera pekerja migran, khususnya yang bekerja sebagai ABK, antara lain PHK, gaji
tidak dibayar, penipuan, kecelakaan kerja, perlakuan tidak manusiawi, meninggal saat bekerja,
hingga dilarung di perairan lepas, itu tak terlepas dari kurangnya pemahaman akan prosedur
bekerja di luar negeri.
"Demi keamanan, serta sebagai bagian dari perlindungan awal sebelum berangkat, saya ingin
mengingatkan kepada seluruh calon PMI, sebelum berangkat harus memahami isi perjanjian
kerja laut sebelum ditandatangani dan mengetahui kredibilitas serta legalitas perusahaan yang
akan memberangkatkan. Informasi terkait kredibilitas dan legalitas perusahaan bisa diakses di
Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)," tegas Ida.
Setelah berdialog, Ida mengunjungi rumah keluarga pekerja migran, alm Abdul Wakhid yang
bekerja sebagai ABK di kapal berbendera China (Lu Rong Yuan Yu 326) yang meninggal akibat
kecelakaan kerja pada Mei 2020 silam.
105
