Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 211
Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi uang tunai ke 12 juta rekening karyawan bergaji
di bawah Rp5 juta.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan pemerintah telah mengantongi sekitar 12
juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Sekarang alhamdulillah, teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk. Rencananya, Bapak Presiden menyerahkan
secara langsung dan me-launching. Insyaallah tanggal 25 Agustus ini," jelas dia, Minggu
(16/8/2020).
Ida menjelaskan, subsidi upah tersebut akan diberikan kepada pekerja swasta dan Pegawai
Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Selain upah di
bawah Rp5 juta, mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp5 juta. Yang dilaporkan
perusahaan kepada BPJS. Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami
di Kementerian Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang
melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," terang dia.
Nantinya, subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4
juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan dengan setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta.
"Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Kemudian
2 bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
penerima 2 bulan sekali, Rp1.200.000," terang dia.
Ida menambahkan, bantuan subsidi upah ini diberikan salah satunya sebagai bentuk
penghargaan kepada pekerja dan pemberi kerja yaitu perusahaan yang selama ini menjadi
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja yang ter-PHK karena
pandemi Covid-19, Menaker menyatakan bahwa mereka masih bisa mendapatkan bantuan sosial
atau bantuan pemerintah lainnya.
Sebagai contoh, pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan, Menaker menyatakan bahwa mereka
diprioritaskan untuk masuk dalam program padat karya dan program Kartu Prakerja. Sebagai
informasi, program Kartu Prakerja saat ini telah masuk gelombang V.
"Dan alhamdulilkah batch 4 sudah memenuhi untuk 800 ribu peserta. Dan sebagaimana arahan
Presiden dan Pak Menko [Bidang Perekonomian], temen-temen yang di-PHK, dirumahkan,
mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," tandas dia..
(tirto.id - Ekonomi ) Reporter: Selfie Miftahul Jannah Penulis: Selfie Miftahul Jannah Editor: Maya
Saputri
210