Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 211

Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi uang tunai ke 12 juta rekening karyawan bergaji
              di bawah Rp5 juta.
              Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan pemerintah telah mengantongi sekitar 12
              juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji dari BPJS Ketenagakerjaan.

              "Sekarang alhamdulillah, teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
              datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk. Rencananya, Bapak Presiden menyerahkan
              secara  langsung  dan  me-launching.  Insyaallah  tanggal  25  Agustus  ini,"  jelas  dia,  Minggu
              (16/8/2020).

              Ida  menjelaskan,  subsidi  upah  tersebut  akan  diberikan  kepada  pekerja  swasta  dan  Pegawai
              Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Selain upah di
              bawah Rp5 juta, mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

              "Jadi  upah  yang  dilaporkan  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  di  bawah  Rp5  juta.  Yang  dilaporkan
              perusahaan kepada BPJS. Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami
              di  Kementerian  Ketenagakerjaan  menerima  datanya  dari  BPJS  Ketenagakerjaan.  Jadi  yang
              melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," terang dia.

              Nantinya, subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan atau total senilai Rp2,4
              juta. Subsidi ini akan diberikan setiap 2 bulan dengan setiap pembayaran sebesar Rp1,2 juta.

              "Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Kemudian
              2 bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
              penerima 2 bulan sekali, Rp1.200.000," terang dia.

              Ida  menambahkan,  bantuan  subsidi  upah  ini  diberikan  salah  satunya  sebagai  bentuk
              penghargaan  kepada  pekerja  dan  pemberi  kerja  yaitu  perusahaan  yang  selama  ini  menjadi
              peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

              Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja yang ter-PHK karena
              pandemi Covid-19, Menaker menyatakan bahwa mereka masih bisa mendapatkan bantuan sosial
              atau bantuan pemerintah lainnya.

              Sebagai contoh, pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan, Menaker menyatakan bahwa mereka
              diprioritaskan untuk masuk dalam program padat karya dan program Kartu Prakerja. Sebagai
              informasi, program Kartu Prakerja saat ini telah masuk gelombang V.
              "Dan alhamdulilkah batch 4 sudah memenuhi untuk 800 ribu peserta. Dan sebagaimana arahan
              Presiden  dan  Pak  Menko  [Bidang  Perekonomian],  temen-temen  yang  di-PHK,  dirumahkan,
              mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," tandas dia..

              (tirto.id - Ekonomi ) Reporter: Selfie Miftahul Jannah Penulis: Selfie Miftahul Jannah Editor: Maya
              Saputri

















                                                           210
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216