Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 209
"Bilamana DPR dan Pemerintah tetap memaksak untuk pengesahan RUU Cipta Kerja, bisa saya
pastikan, aksi-asi buruh dan elemen masyarakat sipil yang lain akan semakin membesar,"
pungkasnya.
" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pembahasan RUU Cipta
Kerja (Ciptaker) sudah mencapai 70 persen. Penyelesaian RUU ini memang cukup alot,
mengingat banyak pihak yang terkait. Terutama kebijakan dari sisi pekerja yang banyak
mendapatkan kritik.
"Pembahasan RUU Cipta Kerja sudah mencapai 70 persen. Sudah disampaikan di pidato ketua
DPR, cipta kerja akan dibahas dan ditargetkan bisa selesai dalam masa sidang ini," ujar Airlangga
dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
Menurutnya, dengan progres yang telah mencapai 70 persen ini, beberapa isu krusial sudah
disepakati. Baik terkait ketenagakerjaan, antara tripartit pekerja, pengusaha dan pemerintah
dalam rapat yang dipimpin Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Di sisi lain, Airlangga mengatakan RUU Cipta Kerja ini akan memangkas obesitas regulasi yang
selama ini menghambat investasi. Sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat
jika investasi dapat segera masuk dengan aturan yang lebih efisien.
"Investasi dan kaitannya dengan RUU cipta kerja, tentu yang ingin diselesaikan ciptaker adalah
obesitas regulasi. Ini akan jadi kesempatan untuk pemulihan ekonomi dan percepatan penguatan
reformasi atau transformasi perekonomian," kata Airlangga.
Dalam RUU Cipta Kerja ini, lanjut Airlangga, juga mencakup perizinan terkait UMKM beserta
kepastian hukumnya.
"Kita berharap dengan diselesaikannya RUU Cipta Kerja dan dengan trade war, diharapkan ada
inflow dari FDI yang bisa masuk dari negara-negara yang ingin melakukan investasi dengan
melihat domestic market Indonesia dan tersedianya resource atau bahan baku di RI terkait global
value chain," jelas Airlangga.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja akan
dilakukan DPR RI dengan hati-hati dan transparan.
"Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang
terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di masa sekarang
maupun di masa yang akan datang," ujar Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna
pembukaan masa sidang I 2020-2021 di Gedung Paripurna, Kompleks Parlemen, Jumat
(14/8/2020).
Kelanjutan pembahasan RUU, termasuk RUU Ciptaker, menurut Puan lantaran DPR harus bisa
bekerja menjalankan fungsi legislasi kendati dihadapkan pada kendala berupa pandemi Covid-
19.
"Dengan mempertimbangkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan kebutuhan untuk
melaksanakan tugas legislasi secara maksimal, DPR RI mengesahkan metode rapat virtual
melalui Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang," tutur Puan
Maharani.
Selain itu, Puan menyatakan DPR bersama Pemerintah dan DPD telah mengevaluasi Prolegnas
Prioritas 2020 pada masa persidangan IV tahun 2019-2020.
"Ini dilakukan agar capaian fungsi legislasi lebih realistis dan terukur," kata Puan..
208
