Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

ekonomi dapat berlangsung lebih cepat jika investasi dapat segera masuk dengan aturan yang
lebih efisien
neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) ujar Puan dalam pidatonya
pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I 2020-2021 di Gedung Paripurna, Kompleks
Parlemen, Jumat (14/8/2020). Kelanjutan pembahasan RUU, termasuk RUU Ciptaker, menurut
Puan lantaran DPR harus bisa bekerja menjalankan fungsi legislasi kendati dihadapkan pada
kendala berupa pandemi Covid-19

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menilai, cita-cita
kemerdekaan sulit diwujudkan jika RUU Cipta Kerja (omnibus law) disahkan. Hal ini, karena, di
dalam RUU yang saat ini sedang dibahas di DPR itu ada sejumlah pasal yang justru akan
mereduksi hak-hak kaum buruh dan masyarakat kecil yang lain.

TOLAK OMNIBUS LAW, RIBUAN BURUH GELAR DEMO BESAR-BESARAN PADA 25
AGUSTUS

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal menilai, cita-cita
kemerdekaan sulit diwujudkan jika RUU Cipta Kerja (omnibus law) disahkan. Hal ini, karena, di
dalam RUU yang saat ini sedang dibahas di DPR itu ada sejumlah pasal yang justru akan
mereduksi hak-hak kaum buruh dan masyarakat kecil yang lain.

"Jadi bukannya keadilan sosial yang akan didapatkan kaum buruh. Tetapi masa depan dan hak-
hak kami akan dikorbankan dengan adanya undang-undang sapu jagad itu," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Karena sejumlah pasal yang merugikan tersebut, tidak berlebihan jika dari waktu ke waktu,
gerakan penolakan terhadap omnibus law semakin membesar. Tidak hanya disuarakan oleh
kaum buruh, tetapi juga elemen masyarakat yang lain.

Menurut Said Iqbal, KSPI bersama-sama dengan elemen serikat buruh yang lain akan kembali
melakukan aksi besar-besaran serentak di 20 provinsi pada tanggal 25 Agustus 2020. Dalam aksi
tersebut hanya ada dua tuntutan yang akan disuarakan, menolak omnibus law dan stop PHK
massal.

"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK
besar-besara akibat covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan adanya
ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas
omnibus law." Aksi di Jakarta akan diikuti puluhan ribu buruh di DPR RI dan ribuan buruh di
kantor Menko Perekonomian. Bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak dilakukan di
berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama.

"Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung,
Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya," kata
Said Iqbal.

Lebih lanjut dia mengatakan, aksi demo KSPI serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatera
Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo,
Makasar, Manado, Kendari, Mataram, Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya.

207