Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Untuk menjalankan BLT BPJS Ketenagakerjaan ini, pemerintah menggunakan data yang tercatat
di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah pun mengatakan, ada sekitar 13,8 juta tenaga kerja formal
dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan, program subsidi gaji BPJS
Ketenagakerjaan tersebut akan mulai dilakukan pada 25 Agustus mendatang, dan akan
dilakukan secara simbolik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Rencananya, Bapak Presiden menyerahkan secara langsung dan me- launching (bantuan
600.000 dari pemerintah). Insya Allah tanggal 25 Agustus ini," ujarnya, dalam keterangan
tertulis, dikutip Senin (17/8/2020).

Selain gaji di bawah Rp 5 juta, Ida menambah, karyawan dan pegawai yang menerima bantuan
subsidi gaji Rp 600.000 harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Tercatat, sampai saat ini pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima
bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah.

"Sekarang alhamdulillah, teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS
(Ketenagakerjaan) datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk," kata Ida.

"Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami di Kementerian
Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang melakukan validasi
adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," tambah Ida.
"Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2
bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening
penerima 2 bulan sekali, Rp 1.200.000," tutur Ida.

Lebih lanjut, Ida menyebutkan, bantuan subsidi upah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan
kepada pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) yang selama ini menjadi peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan.

Bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja yang terkena pemutusan
hubungan kerja ( PHK ) karena pandemi Covid-19, Ida memastikan, mereka masih bisa
mendapatkan bantuan sosial atau bantuan pemerintah lainnya.

Sebagai contoh adalah pekerja yang ter-PHK atau dirumahkan diprioritaskan untuk masuk dalam
program padat karya dan program Kartu Prakerja. Sebagai informasi, program Karu Prakerja
saat ini telah masuk gelombang V.

"Dan alhamdulilkah batch 4 sudah memenuhi untuk 800.000 peserta. Dan sebagaimana arahan
Presiden dan pak Menko (Bidang Perekonomian), temen-temen yang di-PHK, dirumahkan,
mendapatkan prioritas untuk batch berikutnya," ucap Ida.

(Sumber: /Rully R Ramly, Mutia Fauzia | Editor: Erlangga Djumena).

228