Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua Federasi Pekerja
Seluruh Indonesia (FPSI) Indra Munaswar mengatakan mereka mengikuti pembahasan omnibus
law RUU Cipta Kerja di Senayan, kemarin, atas undangan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Kami datang memenuhi undangan," kata Said, kemarin.

Menurut Said, pimpinan DPR dan perwakilan buruh sudah dua kali menggelar pertemuan dalam
bulan ini, yaitu pada 11 Agustus dan Selasa kemarin. Hasil pertemuan itu, Panitia Kerja RUU
Cipta Kerja DPR akan membentuk tim perumus dengan melibatkan perwakilan buruh. Tim
perumus ini akanmem-bahas pasal-pasal kluster ketenagakerjaan dalam rancangan tersebut.
Tim perumus terdiri atas satu orang perwakilan setiap fraksi, tenaga ahli DPR, dan perwakilan
serikat buruh yang hadir kemarin.Tim ini dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR
Willy Aditya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Hasil rumusan tim akan diteruskan ke rapat Panitia Kerja Baleg, lalu dibawa ke rapat bersama
antara Panja Baleg dan pemerintah. "Sufmi Dasco berjanji akan mengumumkan secara terbuka
mana pasal yang nantinya disepakati oleh tim Panja DPR dan tidak disepakati oleh mereka," ujar
Said.

Janji lain yang diperoleh serikat pekerja datang dari Ketua Baleg Supratman Andi Agtas. Said
mengatakan Supratman mengatakan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
tak akan diubah. Justru persoalan yang belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan, seperti pekerja
ekonomi digital, akan menjadi pokok pembahasan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.

Seusai rapat kemarin, Sufmi Dasco mengatakan tim perumus mulai bekerja pada 20-21 Agustus
ini. Politikus Gerindra ini berharap ada titik temu antara Baleg dan serikat pekerja mengenai
kluster ketenagakerjaan. "Mudah-mudahan ada titik temu dan solusi terhadap pasal yang
dianggap bermasalah ,"ujar dia.

Supratman membenarkan adanya dua kali pertemuan dengan buruh atas undangan Sufmi
Dasco. Dia mengatakan langkah Sufmi ini dilakukan atas persetujuan pimpinan Dewan lainnya,
termasuk Ketua DPR Puan Maharani. Sufmi merupakan Wakil Ketua DPR yang membidangi
urusan ekonomi dan keuangan. "Ini inisiasi pimpinan," katanya.

Politikus Gerindra ini mengatakan lembaganya juga memperoleh informasi bahwa pemerintah
sudah mencoba mengakomodasi empat dari sembilan poin tuntutan kelompok buruh. Poin-poin
itu antara lain mempertahankan upah minimum kota atau kabupaten dan urusan tenaga kerja
asing. "Laporan Menteri Tenaga Kerja (Ibu Ida Eauziyah) begitu," kata Supratman.

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengatakan memang ada sembilan poin yang menjadi
perdebatan dalam kluster ketenagakerjaan. Poin-poin itu antara lain masalah izin tenaga kerja
asing, upah, dan pesangon. Ia mengatakan kelompok buruh sudah memberi catatan atas
sembilan poin tersebut. Lalu catatan itu akan disandingkan dengan hasil pembahasan
Kementerian Ketenagakerjaan dan perwakilan buruh atau tim tripartit. "Tahapnya nanti dibahas
bersama pemerintah lagi," kata politikus NasDem ini.

caption : Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Ketua Baleg DPR Supratman Andi
Agtas (kanan), dan Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya (kiri) saat memimpin forum group
discussion omnibus law RUU Cipta Kerja di Senayan, Jakarta, kemarin.

25