Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 28

Judul               9 POIN PENOLAKAN
                Nama Media          Koran Tempo
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg2
                Jurnalis            DIKO OKTARA
                Tanggal             2020-08-19 06:16:00
                Ukuran              208x37mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 22.422.400

                News Value          Rp 67.267.200
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Ringkasan


              KELOMPOK  buruh  mengajukan  sembilan  poin tuntutan  penolakan  kepada  pemerintah  terkait
              dengan  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Pemerintah  berupaya  merangkul  kelompok
              buruh  melalui  pembentukan  tim  teknis  tripartit  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Namun
              sejumlah kelompok buruh mengundurkan diri dari tim bentukan pemerintah itu. Selanjutnya,
              kelompok buruh dirangkul oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut ini poin RUU Cipta Kerja yang
              dipermasalahkan serikat buruh.



              9 POIN PENOLAKAN
              KELOMPOK  buruh  mengajukan  sembilan  poin tuntutan  penolakan  kepada  pemerintah  terkait
              dengan  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Pemerintah  berupaya  merangkul  kelompok
              buruh  melalui  pembentukan  tim  teknis  tripartit  oleh  Kementerian  Ketenagakerjaan.  Namun
              sejumlah kelompok buruh mengundurkan diri dari tim bentukan pemerintah itu. Selanjutnya,
              kelompok buruh dirangkul oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut ini poin RUU Cipta Kerja yang
              dipermasalahkan serikat buruh.

              POIN MASALAH MENURUT KELOMPOK BURUH:

              1. Hilangnya upah minimum.

              2. Hilangnya pesangon.
              3. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat mudah dilakukan.

              4. Karyawan kontrak seumur hidup,

              5. Alih daya atau outsourcing seumur hidup.

              6. Jam kerja yang eksploitatif.

              7. Tenaga kerja asing buruh kasar berpotensi bebas masuk ke Indonesia.

              8. Hilangnya jaminan sosial.

              9. Sanksi pidana untuk pengusaha hilang jika tak mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

                                                           27
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33