Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

membahas secara langsung pasal demi pasal hasil dari tim perumus tersebut," ujar Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Gedung Nusantara II, Kompleks
Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8).

DPR-BURUH SUSUN DIM RUU CIPTAKER

DPR dan kelompok serikat buruh telah membentuk tim perumus yang akan membahas RUU
Cipta Kerja. Hasil dari tim tersebut, nantinya juga akan menghasilkan daftar invetarisasi masalah
(DIM) yang nantinya akan diserahkan ke panitia kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk
dibahas.

"Setelah tim perumus menghasilkan semacam DIM, nanti akan dikumpulkan kembali oleh Pak
Dasco dan pimpinan panja Baleg, seluruh atau mayoritas anggota Panja Baleg RUU Cipta Kerja
membahas secara langsung pasal demi pasal hasil dari tim perumus tersebut," ujar Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Gedung Nusantara II, Kompleks
Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8).

Dengan DIM tersebut, pemerintah dan DPR akan menerima pandangan dari kelompok serikat
buruh perihal RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Dengan demikian,
pembahasan RUU akan menerima pandangan banyak pihak untuk memenuhi kaidah tripartit
pembuatan undang-undang. "Dengan demikian diharapkan apa yang menjadi permintaan
kawan-kawan serikat buruh dan masyarakat sipil lainnya, khususnya klaster Ketenagakerjaan
bisa gol sesuai harapan dengan kawan-kawan serikat," ujar Said.

Menurut dia, tim perumus yang dibentuk oleh DPR dan serikat buruh ini lebih kuat daripada tim
teknis yang dibentuk pemerintah. Menurut Said, Kementerian Ketenagakerjaan hanya berusaha
membuat seolah pemerintah telah memenuhi prosedur tripartit pembuatan undang-undang. "Di
sana hanya sebatas alat legitimasi atau, maaf, dalam tanda petik, stempel. Bahwa pemerintah
telah memenuhi prosedur tripartit RUU Cipta Kerja telah melibatkan tripartit. Itu hanya stempel,"
ujar Said.

Namun, Said menghargai sikap kelompok buruh yang bergabung dengan tim teknis Kementerian
Ketenagakerjaan sebagai bagian dari demokrasi. Meskipun, ia mengeklaim, kelompok buruh
yang tergabung dalam tim tersebut hanya 25 persen dari seluruh kelompok buruh yang ada di
Indonesia. "Jadi, 75 persen yang mewakili anggota serikat buruh terlibat dalam tim perumus
untuk membentuk semacam DIM untuk pegangan panja Baleg," ujar Said.

Sementara, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya menegaskan, pihaknya tak memasang target
waktu penyelesaian RUU Cipta Kerja. Menurut dia, panja Baleg akan terus menampung aspirasi
banyak pihak perihal poin-poin yang dikritisi oleh serikat buruh dan kelompok masyarakat sipil.
"Substansinya kan Baleg membahas yang terjadi dan apa yang berkembang, (Baleg) tidak
pernah membuat target waktu. Ini kan bukan angkot yang punya setoran," ujar Willy .

Ia menjelaskan, panja telah menyelesaikan sekira 2.000 dari 8.000 DIM. Rencananya, tim
perumus RUU Cipta Kerja yang terdiri atas pihak DPR dan serikat buruh akan membahas poin-
poin yang dinilai bermasalah. "Jadi, itu yang substansial yang benar-benar melibatkan pikiran,
bahkan di kementerian saja banyak yang berbeda. Itu yang kemudian kita dudukkan bersama,"
ujar Willy. ed:agus raharjo

33