Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Panja Baleg
Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua Panja Baleg Willy Aditya, dan beberapa anggota Panja Baleg
dari berbagai fraksi. Mereka sepakat untuk membentuk tim perumus yang terdiri dari perwakilan
serikat pekerja.

Adapun serikat pekerja yang tergabung dalam tim ini mewakili 32 federasi dan konfederasi,
antara lain 13 federasi KSPSI Andi Gani, 9 federasi KSPI, 3 federasi KSPSI Yoris, dan beberapa
federasi seperti FSPMI, PPMI 98, forum guru dan tenaga honorer, dan sebagainya.

"Dari DPR, tim ini akan dipimpin oleh Pak Dasco dan Pak Willy Aditya," kata Said Iqbal lewat
keterangan tertulis yang diterima wartawan Tirto, Selasa malam.

Dalam tim perumus itu, setiap fraksi akan mengirimkan satu orang untuk masuk dalam tim
perumus, ditambah tenaga ahli dari Panja Baleg. Tim perumus rencananya mulai rapat pada
tanggal 20 dan 21 Agustus mendatang dengan tujuan menghasilkan rumusan-rumusan
berdasarkan masukan dari serikat pekerja.
Kata Said Iqbal, di dalam rapat itu, serikat pekerja akan menyampaikan analisis dan
keberatannya. "Dengan kata lain, serikat pekerja berharap draft RUU Cipta Kerja tidak jadi
disahkan," kata Said Iqbal.

Sementara itu, kata Said Iqbal, untuk hal-hal yang belum diatur dalam UU No 13 tahun 2003
bisa dijadikan bahan masukan, seperti digital ekonomi dan transportasi online. Said Iqbal
mengklaim, ada perbedaan antara tim perumus yang dibentuk bersama DPR dengan tim teknis
yang dibentuk Pemerintah sejak awal. Said Iqbal menuding, tim teknis yang dibentuk Pemerintah
hanya sebagai alat stempel.

"Seolah-olah Menteri Ketenagakerjaan sudah mengundang tripartit. Padahal tidak ada
perubahan," katanya.

Sedangkan, kata dia, tim rumus bersama yang dibentuk DPR dan serikat perkeja akan membuat
rumusan sebagai bahan yang akan dijadikan argumentasi Panja Baleg DPR RI kepada
pemerintah.

"Kami berharap masukan ini bisa membuat draft pemerintah ditolak oleh DPR RI," katanya.

Lebih lanjut Said Iqbal menegaskan, kerja-kerja di tim bersama ini tidak membuat serikat buruh
meniadakan aksi. Serikat buruh tetap melakukan aksi. Aksi ini sebagai bentuk dukungan agar
DPR menolak draft RUU Cita Kerja versi pemerintah, sekaligus sebagai dukungan kepada tim
bersama DPR dan serikat pekerja agar usulan buruh bisa diterima oleh DPR RI.

Said Iqbal mengatakan bahwa KSPI akan menggelar aksi ke DPR dan Kantor Kemenko
Perekonomian pada tanggal 25 Agustus mendatang. Aksi serupa, juga serentak akan dilakukan
di 20 provinsi dengan dua isu utama, yaitu tolak omnibus law dan stop PHK.

"KSPI mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk mempermudah keberadaan investasi. Tapi
secara bersamaan, harus ada perlindungan bagi kaum buruh," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait OMNIBUS LAW atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo

(tirto.id - Sosial Budaya ) Reporter: Haris Prabowo Penulis: Haris Prabowo Editor: Reja Hidayat

36