Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

Sebelum masuk pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR membentuk tim perumus (timus)
bersama Serikat Pekerja untuk memberikan masukan terkait poin-poin yang perlu jadi perhatian
dalam calon beleid ini.

Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan DPR dan
pemerintah melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan cermat dan hati-hati. Terlebih
sekarang ada tim perumus Baleg dan Serikat Pekerja.

"Ya nanti pembahasan kami lakukan secara terbuka, cermat dan hati-hati, seperti yang
dinyatakan Ketua DPR (Puan Maharani) dalam pidato 17 Agustus yang lalu," kata Hendrawan,
Selasa (18/8).

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menambahkan tim perumus ini terdiri dari perwakilan
fraksi-fraksi di DPR RI, pimpinan DPR, dan perwakilan Serikat Pekerja.

Menurut Willy tim perumus ini akan bekerja tanggal 20-21 Agustus 2020 ini untuk mendalami
sembilan poin krusial dalam klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.

Adapun sembilan poin ini antara lain pengupahan, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih
daya (outsourcing), pesangon dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tenaga kerja asing (TKA),
Jaminan Kehilangan Pekerjaan, waktu istirahat dan jam kerja pekerja, sanksi, dan penghargaan
bagi pekerja oleh pemberi kerja. "Masih ada perdebatan soal upah dan pesangon, serta jaminan
mendapat kan pekerjaan," kata politisi Partai Nasdem ini.

Kepastian pembentukan tim perumus ini diawali dengan pertemuan sejumlah Serikat Pekerja
dengan pimpinan DPR RI, pada Selasa (18/8).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tim perumus ini diharapkan mampu
memberikan titik temu atau solusi-solusi atas berbagai masalah yang jadi perdebatan dalam RUU
Cipta Kerja, khususnya pada klaster ketenagakerjaan.

Lebih kuat

Sementara Serikat Pekerja telah memberikan berbagai catatan-catatan yang dibutuhkan Panja
RUU Cipta Kerja untuk menetapkan keputusan yang tepat dan menguntungkan buruh saat
pembahasan nanti. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
menyatakan, tim perumus ini akan akan membahas pasal demi pasal klaster ketenagakerjaan.
Adapun, hasil pembahasan tim perumus ini bisa menjadi perspektif Baleg untuk membahas
klaster ketenagakerjaan dengan pemerintah.

"Tim perumus ini jauh lebih kuat dibandingkan tim teknis yang sudah diundang oleh pemerintah
yang melibatkan beberapa serikat buruh juga. Tetapi disana hanya semacam alat legitimasi atau
maaf kalau bisa dibilang sebagai stempel bahwa pemerintah sudah memenuhi prosedur
mengundang tripartit RUU Cipta Kerja," ujar Said Iqbal.

Said menambahkan, faktanya saat RUU Cipta Kerja siap dibahas tidak ada hasil apapun dari hasil
kerja tim teknis karena semua poin kontroversial tetap dicantumkan.

55