Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 53

Judul               Sanksi Pelanggaran Program Subsidi Gaji Disiapkan
                Nama Media          Kontan
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         Pg14
                Jurnalis            Abdul Basith Bardan
                Tanggal             2020-08-19 04:32:00
                Ukuran              127x111mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 10.795.000

                News Value          Rp 32.385.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Irvansyah Utoh Baja (Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
              BP  Jamsostek  Irvansyah  Utoh  Baja)  Pemerintah  mengenakan  sanksi  kepada  pemberi  kerja
              apabila memberikan data yang tidak sebenarnya sesuai kriteria kepada BP Jamsostek



              Ringkasan
              Pemerintah menyiapkan sanksi untuk memastikan penyaluran subsidi upah tepat sasaran. Hal
              itu  disampaikan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (BP  Jamsostek)
              selaku pelaksana.

              Sanksi tersebut akan diberikan kepada perusahaan sebagai pemberi data, jika terjadi kesalahan
              pada penerima. "Pemerintah mengenakan sanksi kepada pemberi kerja apabila memberikan data
              yang  tidak  sebenarnya  sesuai  kriteria  kepada  BP  Jamsostek,"  ujar  Deputi  Direktur  Bidang
              Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Baja saat dihubungi
              KONTAN, Selasa (18/8).



              SANKSI PELANGGARAN PROGRAM SUBSIDI GAJI DISIAPKAN

              Pemerintah menyiapkan sanksi untuk memastikan penyaluran subsidi upah tepat sasaran. Hal
              itu  disampaikan  oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  (BP  Jamsostek)
              selaku pelaksana.

              Sanksi tersebut akan diberikan kepada perusahaan sebagai pemberi data, jika terjadi kesalahan
              pada penerima. "Pemerintah mengenakan sanksi kepada pemberi kerja apabila memberikan data
              yang  tidak  sebenarnya  sesuai  kriteria  kepada  BP  Jamsostek,"  ujar  Deputi  Direktur  Bidang
              Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek Irvansyah Utoh Baja saat dihubungi
              KONTAN, Selasa (18/8).

              Sebelumnya pemerintah telah menyampaikan kriteria penerima bantuan subsidi upah. Antara
              lain adalah warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK),

                                                           52
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58