Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020

RUU CIPTA KERJA INGIN CIPTAKAN LEBIH BANYAK LAPANGAN KERJA

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Sofyan A Djalil
mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dibuat untuk menciptakan lebih
banyak lagi lapangan kerja. Adanya polemik terkait RUU tersebut lebih disebabkan oleh
kesalahpahaman.

Mengutip data 2019, Sofyan menyampaikan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7.05
juta, angkatan kerja baru 2.24 juta setengah pengangguran 8,14 juta, dan pekerja paruh waktu
28,41 juta, sehingga totalnya 45.84juta. Jumlah ini diyakini akan semakin bertambah pasca
pandemi Covid-19.

"Sebelum Covid-19, ada lebih dari 7 juta orang yang menganggur. Kemudian banyak warga
negara kita yang mengadu nasib di luar negeri menjadi TKI karena tidak cukup tercipta lapangan
kerja di dalam negeri. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi kita selama ini hanya sekitar 5%,"
kata Sofyan Djalil dalam diskusi virtual yang digelar Kementerian ATR/BPN bersama Gerakan
Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki). di Jakarta. Selasa (18/8).

Secara teori, Sofyan mengungkapkan 1 % pertumbuhan ekonomi hanya bisa menciptakan
lapangan kerja sekitar 500.000, sehingga bila pertumbuhan ekonominya di kisaran 5% hanya
mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 2,5 juta per tahun.
Menurut dia, agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi, perlu ada pembenahan dari sisi
kemudahan investasi dan berbisnis. Mal ini menurutnya bisa diakomodasi dalam RUU Cipta Kerja.
Jika RUU Cipta Kerja tidak dilakukan. maka lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih
kompetitif. Akibatnya. penduduk Indonesia yang tidak bekerja akan semakin tinggi, dan
Indonesia akan terjebak dalam jebakan negara berpendapatan rendah (middle iticome trap).

Saat ini, lanjut Sofyan, ada begitu banyak regulasi yang kemudian menghambat masuknya
investasi. Berbagai hambatan inilah yang coba dibenahi melalui RUU Cipta Kerja.
Pasalnya, begitu banyak orang menganggur bukan karena tidak bisa menciptakan banyak
lapangan kerja, tetapi karena regulasi yang menghambat.

"Kita lihat apa yang menghambat penciptaan lapangan kerja selama ini? Inilah yang dibereskan.
Yang bertentangan satu sama lain, itu yang diluruskan. Yang membuat orang jadi frustasi untuk
menciptakan lapangan kerja, itu yang dimudahkan.

Izin-izin yang begitu banyak dikurangi dari sistem izin menjadi analisis risiko. Kalau usahanya
tidak ada risiko, tidak perlu izin. Kalau risikonya tinggi, baru perlu izin," ujar Sofyan.

Dia mengungkapkan, ada beberapa persepsi yang perlu diluruskan tentang RUU Cipta Kerja
karena tidak tepat. Misalnya terkait relaksasi atas tata ruang dan wilayah demi kepentingan
strategis nasional yang dilakukan tanpa memerlukan persetujuan atau rekomendasi dari institusi
atau lembaga yang mengawasi kebijakan tata ruang dan wilayah, sehingga membahayakan
keserasian dan daya dukung lingkungan hidup.

"Itu tidak benar. Memang ada relaksasi karena tata ruang banyak yang dibuat tidak memenuhi
syarat. Sebab banyak Pemerintah Daerah di masa lalu yang membuat RT/ RW dikerjakan dengan
konsultan dengan biaya yang sedikit. sehingga kualitas tata ruangnya banyak sekali yang tidak
memenuhi syarat. Ini yang kita akan perbaiki," kata Sofyan. [HER/J-9]

72