Page 70 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2020
P. 70

Wakil  Ketua  DPR  Sufmi  Dasco  Ahmad  mengatakan  pertemuan  kemarin  menjadi  rapat  kerja
              bersama DPR dan buruh terkait RUU Ciptaker. Dari pertemuan itu, kata dia, disepakati untuk
              membentuk tim perumus.

              "Kita harapkan bisa tercapai titik temu dan solusi-solusi terhadap pasal-pasal yang dianggap
              bermasalah,"  kata  Dasco  setelah  memimpin  rapat  di  ruang  pansus  B,  kompleks  parlemen,
              Senayan, Jakarta, kemarin.

              Wakil Ketua Baleg Willy Aditya ditugaskan untuk memimpin tim perumus tersebut. Selain diisi 32
              perwakilan  serikat  pekerja,  juga  ada  perwakilan  dari  forum  guru  dan  tenaga  honorer.  Willy
              menyampaikan,  ada  sembilan  poin  yang  menjadi  keberatan  pihak  buruh  dalam  klaster
              ketenagakerjaan.

              Mulai terkait dengan penerapan upah per jam, job security, tenaga kerja asing (TKA), hingga
              persoalan sistem outsourcing. "Substansi ini akan kita diskusikan dalam tim perumus," papar
              Willy.
              Meski materi pembahasan sangat krusial karena menyangkut masa depan tenaga kerja, waktu
              pembahasan sangat singkat. Hanya dua hari. Yaitu, Kamis besok sampai Jumat (20-21/8). "Saya
              kira  waktunya  cukup.  Toh,  kawan-kawan  buruh  sudah  menawarkan  catatan-catatan  dalam
              pasal-pasal itu," papar politikus Nasdem itu.
              Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal yang hadir kemarin termasuk
              seorang  tim  perumus  dari  kaum  buruh  Pihaknya  akan  merumuskan  pasal  demi  pasal  dalam
              klaster ketenagakerjaan Outputdaii tim tersebut akan menghasilkan daftar inventarisasi masalah
              (DIM) versi tim perumus.

              Menurut dia, bisa saja draf itu sebagai DIM tandingan dari versi pihak pemerintah yang sudah
              disusun. Dengan demikian, lanjut dia, nanti muncul DIM dari perspektif serikat pekerja, pegiat
              masyarakat sipil, dan DPR Nah DIM itulah yang akan dibawa DPR untuk disandingkan dengan
              versi pemerintah. "Kami berharap masukan ini bisa membuat draf pemerintah ditolak oleh DPR,"
              tegasnya.

              Menurut  Said,  tim  perumus  bersama  DPR  jauh  lebih  kuat  dibandingkan  tim  teknis  yang  di-
              bentukpemerintah. (mar/c6/fat)































                                                           69
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75