Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020
P. 59
Judul Apkasindo: Pemerintah Harus Lindungi Perkebunan Sawit Petani
Nama Media investor.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://investor.id/business/apkasindo-pemerintah-harus-lindungi-
perkebunan-sawit-petani
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-12-27 11:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Gulat Manurung (Ketua Umum DPP Apkasindo) Apkasindo mendukung penuh UU Cipta
Kerja sebagai upaya solusi untuk memberikan kepastian usaha, lapangan pekerjaan dan
kesejahteraan bangsa tetapi kalau produk turunannya membebani secara tegas petani menolak
karena bertolak belakang dengan semangat UU Cipta Kerja terutama draf peraturan pemerintah
di sektor kehutanan
Ringkasan
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah untuk melindungi
perkebunan sawit petani melalui regulasi turunan dari Undang Undang Nomor 11/2020 Cipta
Kerja. Pasalnya draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di sektor kehutanan dan
perkebunan dinilai semakin merugikan perkebunan petani.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan berdasarkan data perkebunan sawit
rakyat yang diklaim dalam kawasan hutan seluas 3,2 juta hektar atau sekitar 48% dari 6,7 juta
hektare, akibat klaim kawasan hutan maka perkebunan sawit petani tidak bisa mengikuti
program strategis Presiden Jokowi seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sertifikasi
Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
APKASINDO: PEMERINTAH HARUS LINDUNGI PERKEBUNAN SAWIT PETANI
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pemerintah untuk melindungi
perkebunan sawit petani melalui regulasi turunan dari Undang Undang Nomor 11/2020 Cipta
Kerja. Pasalnya draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) di sektor kehutanan dan
perkebunan dinilai semakin merugikan perkebunan petani.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan berdasarkan data perkebunan sawit
rakyat yang diklaim dalam kawasan hutan seluas 3,2 juta hektar atau sekitar 48% dari 6,7 juta
hektare, akibat klaim kawasan hutan maka perkebunan sawit petani tidak bisa mengikuti
58
