Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

program strategis Presiden Jokowi seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Sertifikasi
Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Ia mengatakan semenjak awal, petani sawit yang tergabung dalam Apkasindo sangat
mendukung penyusunan UU Cipta Kerja karena semangat regulasi ini bertujuan
menyederhanakan regulasi dan membantu petani rakyat dalam persoalan legalitas.

Akan tetapi produk turunan UU Cipta Kerja terutama di rancangan peraturan pemerintah terkait
kepastian penyelesaian lahan perkebunan sawit rakyat pada sektor kehutanan dan perkebunan
tidak menguntungkan petani.

"Apkasindo mendukung penuh UU Cipta Kerja sebagai upaya solusi untuk memberikan kepastian
usaha, lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bangsa tetapi kalau produk turunannya
membebani secara tegas petani menolak karena bertolak belakang dengan semangat UU Cipta
Kerja terutama draf peraturan pemerintah di sektor kehutanan," ujar dia di Jakarta, belum lama
ini.
Adapun kebijakan mengenai sanksi administrasi dalam RPP dinilai masih merugikan petani,
Pertama, RPP tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan
pajak yang berasal dari denda administratif atas kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan
hutan.
Di rancangan aturan ini, hanya untuk menyelesaikan persoalan klaim perkebunan sawit rakyat
dalam kawasan hutan yang sudah melalui proses penetapan karena definisi kawasan hutan yang
diatur dalam RPP adalah kawasan hutan yang ditetapkan.

Sebelum ke tahap penetapan harus melalui penunjukan, penataan batas, pemetaan dan
penetapan kawasan hutan ini semua diatur dalam UU nomor 19/2004.

Persoalan lain dalam RPP telah mengunci definisi perizinan berusaha terbatas pada izin lokasi
dan izin usaha di bidang perkebunan, padahal petani sawit tentu saja tidak mempunyai izin izin
tersebut karena memang tidak diwajibkan oleh Undang Undang.

Sanksi administrasi tersebut menutup peluang bagi para pekebun yang lahannya 6-25 hektar
untuk memperoleh pelepasan kawasan hutan, padahal ketentuan hukum di bidang perkebunan
telah memberikan hak bagi petani sawit untuk mengelola lahannya maksimal 25 hektar.

Draf RPP Petani yang luas lahannya 5 hektar ke bawah akan diakomodir RPP tetapi dengan
syarat wajib tinggal di kebun.

Atas dasar itulah Apkasindo mengusulkan mengeluarkan seluruh areal kebun sawit dari kawasan
hutan yang masih dalam tahap penunjukkan, tahap penataan batas dan tahap pemetaan
berdasarkan tanda bukti hak berupa surat tanda daftar budidaya, hak hak adat, tanda bukti jual
beli lahan pekebun dan tanda bukti hak lainnya.

59