Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2020

Rilis BPS tentang PDB triwulan III (5/11/2020) menyebutkan, meski ekonomi tumbuh minus 3,49
persen secara tahunan (yoy), tetapi triwulan II1-2020 terhadap triwulan 11-2020 tumbuh positif
5,05 persen. Namun, meski keadaan ekonomi menuju pemulihan, penentuan bansos 2021---baik
cakupan penerima bantuan maupun lama waktu penyaluran - sepatutnya dipertimbangkan
secara ekstra cermat. Pembatasan bansos yang terlalu cepat justru akan memperlambat
pemulihan ekonomi.

Pandemi yang berlangsung cukup lama diperkirakan melemahkan kapabilitas penduduk, antara
lain karena menurunnya derajat kesehatan dan terganggunya kelangsungan pendidikan akibat
daya beli rendah. Partisipasi penduduk dalam program pemulihan ekonomi akan terdistorsi
dengan lemahnya kapabilitas mereka.

Perlu waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kapabilitas penduduk ke situasi normal
seperti sebelum pandemi. Hal ini, antara lain, diketahui dari pengalaman krisis ekonomi
1997/1998 yang menunjukkan lama waktu pemulihan kapabilitas penduduk tidak secepat
penurunannya akibat krisis.

Program satu paket

Berdasarkan proksi dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri dari dimensi
kapabilitas (kesehatan dan pendidikan) dan kemampuan daya beli diketahui nilai IPM turun
drastis dari 67,7 sebelum krisis (1996) menjadi 64,3 sesudah krisis (1999). IPM baru pulih
kembali sepenuhnya pada 2004, melampaui keadaan 1996, dengan nilai indeks 68,7.

Ditengarai, jika bansos pada saat krisis 1997/1998 gencar dilakukan, kapabilitas penduduk akan
kembali lebih cepat ke situasi seperti sebelum krisis. Dengan kian cepat pulihnya kapabilitas
penduduk, partisipasi penduduk terhadap program pemulihan ekonomi diperkirakan akan
semakin optimal dan ketergantungan penduduk terhadap bansos berpotensi semakin berkurang.

Namun, pemulihan kapabilitas penduduk juga harus disertai dengan peningkatan kinerja
ekonomi dalam mencip-takan kesempatan kerja. Untuk itu, program pemulihan ekonomi perlu
dilakukan satu paket dengan penciptaan kesempatan kerja, terutama bagi mereka yang
kehilangan pekerjaan di masa pandemi.

Rilis BPS (5/11/2020) tentang ketenagakerjaan menunjukkan dampak pandemi selama Februari-
Agustus 2020 cukup mendistorsi ketenagakerjaan di Tanah Air. Diperkirakan 29,12 juta orang
dari penduduk usia kerja terimbas pandemi. Dari 29,12 juta orang itu, 2,56 juta orang kehilangan
pekerjaan alias menganggur. Selain itu, 760.000 orang yang masuk kategori bukan angkatan
kerja tercatat pernah berhenti bekerja akibat Covid-19 selama Februari-Agustus 2020.

Dampak terbesar Covid-19 terhadap ketenagakerjaan ialah pengurangan jam kerja. Sebanyak
24,03 juta dari 29,12 juta orang yang terdampak Covid-19 mengalami pengurangan jam kerja.
Fenomena ini mengakibatkan penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari
35 jam seminggu) dan masih mencari dan menerima pekerjaan lain meningkat drastis dari 6,36
persen pada Februari 2020 menjadi 10,19 persen pada Agustus 2020.
Pekerja yang terkena imbas pandemi terutama berasal dari kelompok pekerja rentan (vulnerable
employmenf)- Hal itu mengingat pekerja rentan umumnya bekerja tidak formal, tidak memiliki
jaminan sosial, dan berisiko kehilangan pekerjaan ketika ekonomi memburuk (United Nations,
2012).
Kinerja sektor

Program satu paket pemulihan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja diperkirakan akan
berhasil optimal jika program diprioritaskan pada sek-tor-sektor paling terdampak pandemi yang

91