Page 115 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2021
P. 115
Pertama, mengedepankan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait. Kedua, pemerintah tidak
mengambil alih tanggung jawab pidana maupun perdata.
Ketiga, memberikan perlindungan sesuai hukum nasional, negara setempat, maupun kebiasaan
internasional.
"Kami tidak memberikan impunitas terhadap warga kita yang melakukan kejahatan di luar negeri.
Namun, tugas pemerintah adalah memberikan pendampingan hukum agar warga negara kita
mendapatkan hak-haknya secara adil di negara setempat," ujar Judha.
Bukan hanya itu, pemerintah juga melakukan langkah-langkah litigasi dan non litigasi, seperti
upaya hukum dan diplomatik.
"Upaya diplomatik baik dalam tingkat bilateral melalui lobi-lobi atau nota diplomatik. Memang ini
tidak dalam konteks mengintervensi hukum setempat. Ini adalah upaya agar warga negara kita
bisa dibebaskan dari ancaman hukuman mati," pungkas Judha.
Pada 2021, setidaknya pemerintah telah membebaskan dua WNI dari ancaman hukuman mati
dengan kasus pembunuhan di Arab Saudi.
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menilai hukuman mati terhadap perempuan
merupakan puncak dari tindakan kekerasan berbasis gender.
Pasalnya, sering kali perempuan yang menghadapi hukuman mati justru pada awalnya
merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga.
"Kalau kita lihat dari kajian yang ada sering kali perempuan menjadi terpidana hukuman mati
adalah korban kekerasan di dalam rumah tangga. Misalnya untuk upaya pembelaan diri juga
karena tekanan psikologis yang dihadapi. Lalu, tekanan fisik maupun seksual sehingga
mengambil tindakan penghilangan nyawa," katanya yang juga hadir dalam diskusi daring itu.
Lanjut Andy, banyak perempuan yang menjadi terpidana mati merupakan korban dari
perdagangan orang dengan tujuan utama untuk dijadikan kurir narkoba.
Hal tersebut diperparah dengan sistem patriarki di kalangan masyarakat dan membuat
perempuan gampang terperdaya untuk melakukan tindakan kriminal yang berujung pada
hukuman mati.
"Sistem patriarki di masyarakat kita menyebabkan perempuan hidup dalam model
ketergantungan bukan hanya secara ekonomi tapi psikis kepada laki-laki. Akibatnya sangat
rentan mengalami tipu daya," pungkasnya.
Sementara, Ahli Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, Asmin Fransiska, mengatakan hukuman
mati kerap diskriminatif dan tidak proporsional.
Hukuman mati sering kali menjangkau kelompok rentan, miskin, dan buta hukum.
"Buta terhadap mereka yang membutuhkan bantuan hukum lebih layak," pungkasnya.
114
