Page 31 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2021
P. 31
Judul Komnas HAM Sebut Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 Harus
Dievaluasi, Presiden Sangat Berperan
Nama Media pikiran-rakyat.com
Newstrend Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015
Halaman/URL https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012841834/komnas-ham-
sebut-kepmenaker-nomor-260-tahun-2015-harus-dievaluasi-presiden-
sangat-berperan
Jurnalis Mutia Yuantisya
Tanggal 2021-10-20 21:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Choirul Anam (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM) Dalam
konteks buruh migran , Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam pembentukan konvensi
perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya
neutral - Choirul Anam (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM) Hal ini harus
dievaluasi oleh Presiden. Jadi levelnya harus Presiden. Jadi harus dievaluasi, dicabut, lalu
Presiden menginstruksikan pada semua elemen yang menunjang, baik Menteri Luar Negeri,
Menteri Ketenagakerjaan, termasuk juga Menteri Investasi untuk memikirkan hal ini
neutral - Choirul Anam (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM) Saya setuju
untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai negara dan memastikan hubungan itu di
dalamnya ada pelindungan terhadap buruh migran , serta Kepmenaker ini dicabut
Ringkasan
Komnas HAM menilai bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 justru
menyebabkan diskriminasi, pelanggaran hak buruh migran perempuan, dan human trafficking.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan
Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di negara-negara Kawasan Timur
Tengah (Kepmenaker No. 260 Tahun 2015) memuat larangan penempatan buruh migran pada
pengguna perseorangan di 19 negara di kawasan Timur Tengah.
KOMNAS HAM SEBUT KEPMENAKER NOMOR 260 TAHUN 2015 HARUS DIEVALUASI,
PRESIDEN SANGAT BERPERAN
Komnas HAM menilai bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 justru
menyebabkan diskriminasi, pelanggaran hak buruh migran perempuan, dan human trafficking.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan
30
