Page 32 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2021

Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di negara-negara Kawasan Timur
Tengah (Kepmenaker No. 260 Tahun 2015) memuat larangan penempatan buruh migran pada
pengguna perseorangan di 19 negara di kawasan Timur Tengah.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan bahwa
kekerasan terhadap buruh migran di negara Timur Tengah sangat tinggi. Selain itu, tidak
adanya hubungan legal yang baik dengan beberapa negara tersebut yang pada akhirnya
membuat Pemerintah mengeluarkan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015. Namun, pada
kenyataannya justru melahirkan beberapa kasus seperti tindak kekerasan hingga pelecehan
seksual.

Choirul Anam menegaskan bahwa hak untuk mencari pekerjaan dan hak untuk berpindah tempat
adalah hak asasi manusia yang dalam dunia internasional pun diakui. Oleh karena itu, ia
menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam pembentukan konvensi
perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya.

"Dalam konteks buruh migran , Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam pembentukan
konvensi perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya," katanya.

Menurutnya, pemerintah memang harus bekerja keras dalam menata hubungan legal dan politik
dengan berbagai macam negara, misalnya dengan negara-negara Timur Tengah untuk
memastikan warga negaranya terlindungi dengan baik di negara-negara tersebut. Komisioner
Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM itu menyebutkan bahwa pilihan Kepmenaker
adalah pilihan pragmatis yang tidak bertanggung jawab dan saat ini sudah tidak relevan.

Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 sudah seharusnya dievaluasi. Selanjutnya, Presiden
menginstruksikan seluruh elemen yang menunjang seperti Menteri Luar Negeri, Menteri
Ketenagakerjaan, termasuk Menteri Investasi.

"Hal ini harus dievaluasi oleh Presiden. Jadi levelnya harus Presiden. Jadi harus dievaluasi,
dicabut, lalu Presiden menginstruksikan pada semua elemen yang menunjang, baik Menteri Luar
Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, termasuk juga Menteri Investasi untuk memikirkan hal ini,"
katanya yang dikutip dari Komnas HAM , Rabu, 20 Oktober 2021. Tidak hanya itu, politik luar
negeri dalam konteks perlindungan buruh migran harus dievaluasi.

"Saya setuju untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai negara dan memastikan hubungan
itu di dalamnya ada pelindungan terhadap buruh migran , serta Kepmenaker ini dicabut,"
katanya.***.

31