Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 OKTOBER 2021

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, diskusi dan komunikasi para pekerja perempuan
dengan manajemen harus terus dilakukan. Hal itu penting untuk membangun budaya zero
tolerance for harassment, guna terwujudnya kenyamanan bekerja bagi perempuan.

KEMNAKER BERI PERLINDUNGAN & MINTA PEKERJA PEREMPUAN AKTIF DIALOG
DENGAN PERUSAHAAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong terciptanya perlindungan dan rasa aman
dalam pemenuhan hak bagi para pekerja perempuan. Untuk itu, serikat pekerja atau buruh
diminta untuk terus melakukan dialog dengan manajemen perusahaan terkait hal tersebut.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, diskusi dan komunikasi para pekerja perempuan
dengan manajemen harus terus dilakukan. Hal itu penting untuk membangun budaya zero
tolerance for harassment, guna terwujudnya kenyamanan bekerja bagi perempuan.

"Dialog sosial akan sangat berpengaruh dan memberikan manfaat bagi inklusivitas pekerja
perempuan di dunia kerja," ujarnya, Rabu (20/10).

Menurutnya, para pekerja perempuan kerap kali mendapatkan bentuk kekerasan atau pelecehan
seksual, baik verbal maupun nonverbal. Pemerintah menegaskan, kejadian atau kasus tersebut
tidak boleh terjadi lagi.

"Inisiasi dialog sosial dengan manajemen perusahaan harus datang dari perempuan karena
perempuan lebih memiliki kepekaan daripada laki-laki," ucapnya.

Dikatakan, pekerja perempuan pun harus proaktif berdialog, menyosialisasikan ke kalangan
pekerja dan perusahaan melalui forum-forum yang ada di perusahaan, agar tidak terjadi
kekerasan dan pelecehan.

"Jika sering dilakukan sosialisasi, maka ruang bagi siapa pun yang akan melakukan kekerasan
atau pelecehan menjadi tertutup," imbuhnya

Menurutnya, sosialisasi anti-kekerasan atau pelecehan juga perlu dilakukan di luar tempat kerja,
seperti keluarga dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, perempuan dapat merasa lebih
aman dan nyaman saat bekerja.
"Sesuai arahan Menaker Bu Ida Fauziyah, kalau perusahaan punya komitmen, orang tidak berani
macam-macam melakukan kekerasan atau pelecehan seksual," tegasnya.

Kemnaker sendiri, kata Anwar, juga telah berpedoman kepada Sustainable Development Goals
(SDGs) mengenai pengarusutamaan gender dan promosi pekerjaan yang layak dan
mencerminkan adanya kerangka dan standar internasional yang mengatur kesetaraan gender;
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW); Deklarasi
Beijing dan Mimbar Aksi untuk Pemberdayaan Perempuan; Konvensi inti ILO; serta Deklarasi,
Konsensus dan Rencana Kerja ASEAN.

Semua pedoman dan kebijakan tersebut dihasilkan dari dialog-dialog sosial, yang dilakukan
antara pemerintah dan organisasi sebagai rujukan dalam penyusunan strategi khusus Kemnaker.

"Kami berharap strategi ini dapat bermanfaat bagi transformasi Indonesia yang lebih produktif
dan kompetitif dengan memajukan kesetaraan gender dan perlakuan yang sama bagi semua
pekerja perempuan dan laki-laki," pungkasnya.

37