Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 111
menyiapkan empat langkah lanjutan terkait penolakan UU Cipta Kerja. Pertama, melakukan aksi
demonstrasi yang terukur, terarah, dan sesuai konstitusi.
"Kami menyerukan bahwa aksi-aksi buruh tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh menimbulkan
kerusuhan. Itu sikap kami. Bila kami melihat ada potensi kerusuhan, kami akan berkoordinasi
dengan aparat penegak hukum," kata Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/10).
Kedua, meminta pemerintah dan DPR menggunakan hak executive review dalam bentuk Perppu.
maupun menggunakan hak legislative review. "Kami berharap DPR sebagai legislator yang
adalah wakil rakyat, bukan sekedar wakil partai atau wakil pemerintah, gunakan legislative
review. melakukan uji terhadap legislasi yang sudah disahkan. Jadi bukan hanya Perppu saja
yang kami minta dari pemerintah, kepada DPR juga kami minta," ujar Iqbal.
Ketiga, upaya judicial review, tetapi Iqbal melihat ada beberapa kelompok yang saat ini tengah
mempersiapkan hal tersebut yang justru akan mempersulit langkah yang diper juangkan serikat
buruh.
Dia mengungkapkan, ruang tentang judicial review terhadap UU Cipta Kerja mungkin saja akan
menjadi pilihan, tetapi harus disikapi dengan hati-hati. Pasalnya, KSPI mendapat informasi,
beberapa kelompok sudah mempersiapkan hal itu untuk
diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
"Kalau saya ambil klas-ter ketenagakerjaan, jangan-jangan kelompok ini adalah kelompok tanda
petik, kelompok tertentu yang mengajukan gugatan, tetapi menggunakan dalil-dalil yang lemah,
sehingga pasti akan kalah di MK. Kami yang dengan tegas menolak onmibus law UU Cipta Kerja
khususnya klas-ter ketenagakerjaan akan melakukan hal yang sama, padahal sudah kalah, itu
berbahaya sekali, dan kami membaca situasi itu " kata Iqbal.
Dua Gugatan
Dalam judicial review, menurutnya yang nanti akan disiapkan adalah dua gugatan, yaitu uji formil
dan uji materiil. Bila MK mengabulkan uji formal, menurut Iqbal semua yang diatur dalam
Onmibus Law akan batal.
Langkah keempat yang akan dilakukan KSPI adalah kampanye dan sosialisasi terkait UU Cipta
Kerja, terutama untuk poin-poin yang berkaitan dengan kepemtingan buruh, seperti upah
minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimun sektoral kabupaten/kota (UMSK). [HER/J-
9]
110
