Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

PENGUSAHA DILARANG BERI UPAH LEBIH RENDAH

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pengusaha
tidak boleh membayar upah lebih rendah daripada tahun sebelumnya ke pegawainya. Hal itu,
katanya, tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

"Di situ (UU Ciptaker) dikatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah
daripada tahun sebelumnya,' ujar Airlangga dalam diskusi di Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) di Jakarta, kemarin.

Soal lainnya yakni mekanisme upah minimum. Airlangga meluruskan bahwa upah minimum
provinsi (UMP) tidak dihapus dalam UU Ciptaker. Bahkan, upah minimum kabupaten/kota,
sebutnya, harus lebih tinggi dari UMR.

"Upah minimum tetap ada. baik untuk provinsi, kabupaten, tetapi UMP jadi batas minimalnya.
Upah kabupaten/kota itu lebih tinggi daripada UMP dan itu yang menetapkan gubernur."

Airlangga juga kemudian membantah perihal adanya isu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
yang dipekerjakan terus-menerus. Menurutnya, hal itu perlu diluruskan untuk menghindari
disinformasi ke publik.

"Subtansi tenaga kerja dikatakan pekerja waktu tertentu bisa terus-menerus kerja, itu salah.
Pekerja waktu tertentu itu tidak berlaku bagi pekerjaan tetap. Jadi itu bagi pekerjaan yang
penyelesaiannya jangka pendek," jelas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membantah isu soal
penghapusan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Pemerintah, disebutnya, masih mengakomodasi hal tersebut dalam UU Ciptaker.

Menurut Ida. pengaturan upah masih diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Ia juga menegaskan, dalam UU Ciptaker. perusahaan dilarang
menangguhkan pembayaran UMP atau UMK. "Jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini elear disebutkan
di UU Cipta Kerja," sebut Ida dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual,
Jakarta. Rabu (7/10).

Airlangga kembali menjelaskan tentang UU Cipta Kerja yang dirancang untuk menjawab
persoalan penciptaan lapangan kerja.

Data mencatat, lanjut dia, ada sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak
pandemi covid-19 terdiri dari 2,1 juta pekerja kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 1,4
juta pekerja dirumahkan.

"Selain itu setiap tahun ada 2,92 juta penduduk usia kerja baru (anak muda) yang masuk ke
pasar kerja. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak," imbuh Menko
Airlangga. (Ins/Iam/E-3)

106