Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 105
INDONESIA HARUS TINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA, AMBIL GOLDEN
OPPORTUNITY DARI PERANG DAGANG
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang berupaya mengambil
peluang dalam perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Dalam hal ini pemerintah berupaya
agar perusahaan yang melakukan relokasi dari Tiongkok bisa melakukan investasi ke Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah harus meningkatkan kualitas tenaga kerjanya untuk menangkap peluang
tersebut.
"Sekarang ada golden opportunity dalam trade war antara Amerika dan Tiongkok di mana semua
produk dikenakan biaya masuk 25 sampai 30%. Indonesia berada dalam posisi yang strategis
karena dari segi lokasi dan dari segi domestik demand," ucap Airlangga dalam program Hot
Economy yang tayang di BeritaSatu TV pada Senin (12/10).
Kondisi pandemi Covid-19 ini menunjukkan perusahaan akan lebih resilien kalau punya pasar
domestik yang kuat. Di situlah posisi Indonesia menjadi strategis sebab memiliki jumlah
penduduk 270 juta. Dengan jumlah investasi yang akan meningkat tentu akan meningkatkan
penyerapan tenaga kerja.
Oleh karena itu pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam negeri.
Pertama kualitas tenaga kerja berbasis produktivitas sehingga dibutuhkan perubahan struktural.
"Perubahan struktural ini dilakukan melalui sejumlah pelatihan," ucap Mantan Menteri
Perindustrian ini.
Kedua pemerintah sudah melakukan penyempurnaan Undang Undang yang terkait dengan
jaminan ketenagakerjaan. Hal ini tertuang dalam Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang barus
saja disahkan DPR, Senin (5/10). Bila dilihat secara nasional, jaminan yang dipersiapkan dengan
UU Cipta Kerja salah satunya adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Melalui program JKP ini
peserta mendapatkan asuransi diberikan pelatihan hingga penempatan kerja kembali.
"Hal ini akan membantu karena berarti beban kepada pengusaha ini akan sedikit berkurang dari
sebelumnya. Untuk (pesangon) PHK menjadi 19 kali plus jaminan dari pemerintah 6 kali.
Tentunya penurunan daripada jumlah pengali diharapkan akan meningkatkan gaji," ucap
Airlangga.
Ia menuturkan UU Cipta Kerja juga memberikan jaminan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP)
itu menjadi jaring pengaman yang paling rendah. Sehingga kalau ada yang menaikkan upah
minimum di kabupaten atau kota maka harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi.
"Dengan demikian kita berharap produktivitas meningkat tentu kita berharap kita mampu
bersaing dengan negara-negara lain," pungkas Airlangga.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
104
