Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

diatur dalam Bab VI yang mengubah beberapa ketentuan dalam beberapa UU, salah satunya UU
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Sebagai contoh, Pasal 109 UUCK, mengubah Pasal 7 UUPT sehingga sebuah perseroan langsung
memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan bukti pendaftaran, berbeda dengan
sebelumnya yang harus menunggu pengesahan dari menteri. Kemudahan ini mempercepat
proses perolehan status badan hukum yang kemudian diharapkan dapat menggugah para
pengusaha untuk mendaftarkan perseroan mereka sehingga didapatkan data tentang perseroan.

Selanjutnya, khusus bagi usaha mikro dan kecil, syarat minimal pendirian dua orang juga
dieliminasi sepanjang perseroan tersebut memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro dan kecil.
Namun, sayangnya, dalam UUCK tersebut perseroan usaha mikro dan kecil (UMK) tersebut
diperlakukan sama dengan perseroan sesuai dengan UUPT.

Dalam perspektif hukum bisnis, ini memberikan pekerjaan rumah bagi pembuat UU untuk
memitigasi konsekuensi dari pemberian status badan hukum pada perseroan UMK ini. Mengapa?
Karena sebagai badan hukum, perseroan ini memiliki harta yang terpisah dari pendirinya dan
sebagai pemegang saham, pendiri ini tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama perseroan. termasuk kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki-
yang notabene 100% (Pasal 153J RUUCK).

Mitigasi yang tidak dilakukan secara cermat dapat dijadikan sebuah pintu masuk untuk special
purpose vehicle (SPV) pelepasan kewajiban pemegang saham atas segala kegiatan yang
dilakukannya. Pasal ini dapat dijadikan tameng moral hazard pendiri untuk tidak bertanggung
jawab atas tindakannya dan mengalihkan tanggung jawab pada perseroan yang ternyata
dibentuk sebagai bumper tindakannya.

Kemudian dalam Pasal 153 E, diatur tentang pembatasan dalam membuat perseroan UMK ini,
dengan 1 orang hanya dapat membuat 1 perseroan UMK. Namun, frasa 'dalam 1 tahun' yang
mengikuti pembatasan tersebut menjadikan safety net perseroan UMK tidak dapat menjaga
fitrahnya sebagai perusahaan rintisan yang diharapkan hanya bersifat sementara. Hal ini menjadi
tidak efektif karena di tahun berikutnya akan dimungkinkan orang yang sama mendirikan
perseroan baru, yang dikhawatirkan akan memberikan kepelikan jika terdapat kondisi bahwa
orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atas nama pribadi ataupun atas nama
perseroan-perseroan-nya. Pengaturan lebih lanjut terkait PT dengan pemegang saham ini perlu
mendapat perhatian agar semangat kemudahan penciptaan lapangan pekerjaan tidak tergerus
karena komplikasi dalam praktik.
The devil's advocate

Perbedaan pendapat dalam menyikapi pengesahan RUUCK memerlukan kepala dingin dan hati
yang hangat untuk selalu membuka ruang diskusi. Perlu dikedepankan sebuah sikap untuk dapat
menggunakan apa yang dinamakan dengan devil's advocate, yaitu argumen yang telah ada diuji
atau dikritisi untuk mencari kelemahan atau celahnya. Devil's advocate tidak ditujukan untuk
berseberangan dengan argumen yang ada, tetapi untuk membuka ruang diskusi yang lebih
detail. Dalam hal ini, UUCK merupakan sebuah proses besar, penolakan dan pembatalan tidak
dikenal dalam konstitusi Indonesia sebagai upaya konstitusional untuk menyatakan
ketidaksetujuan.

Tidak dapat dimungkiri, semangat progresivitas untuk mendukung kemudahan berusaha bagi
masyarakat amat sangat kental dalam UUCK ini. Namun, sejauh apa UUCK dapat membantu
realisasi janji dari apa yang tertulis dalam tujuan pembentukannya? Hemat penulis, sikap
optimistis juga perlu dikedepankan dalam mengapresiasi upaya sinkronisasi peraturan
perundang-undangan yang memiliki perbedaan karakter pengaturan yang terkadang tumpang-
tindih dan saling bertentangan. Pun jika upaya tersebut masih jauh dari sempurna, setidaknya

116