Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 197
Judul Realisasi Anggaran PEN Capai 47,75 Persen, Serapan Perlindungan
Bansos Tertinggi
Nama Media bisnis.com
Newstrend Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20201012/9/1304001/realisasi-
anggaran-pen-capai-4775-persen-serapan-perlindungan-bansos-
tertinggi
Jurnalis Jaffry Prabu Prakoso
Tanggal 2020-10-12 18:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Realisasi program PEN ini diperkirakan
mencapai 99-100 persen di akhir tahun 2020
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Ada beberapa K/L yang
penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen, ini masih perlu didorong lagi
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Terkait 3T yaitu Test,
Trace, dan Treat sudah dikerjakan dengan baik dan berbasis standar. Tadi Presiden juga
meminta untuk pengawasan yang lebih detail dan mikro di 12 Kabupaten/Kota yang punya kasus
aktif lebih dari 1000
Ringkasan
Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus meningkat, di mana data
per 7 Oktober 2020 tercatat di angka Rp331,94 triliun, atau 47,75 persen dari total pagu Rp695,2
triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut
dalam keterangan pers secara daring usai rapat terbatas kabinet tentang Laporan Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Senin (12/10).
Khusus untuk 12 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu tertinggi, telah terealisasi total
sebesar 65,15 persen dari pagu. 12 K/L tersebut antara lain Kementerian Pertahanan,
Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta POLRI.
196
