Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 202
dalam keterangan pers secara daring usai rapat terbatas kabinet tentang Laporan Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Senin (12/10).
Khusus untuk 12 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu tertinggi, telah terealisasi total
sebesar 65,15% dari pagu. 12 K/L tersebut antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian
Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta POLRI.
PENANGANAN KESEHATAN DAN PEMULIHAN EKONOMI BERJALAN BERIRINGAN
Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus meningkat, di mana data
per 7 Oktober 2020 tercatat di angka Rp331,94 triliun, atau 47,75% dari total pagu Rp695,2
triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut
dalam keterangan pers secara daring usai rapat terbatas kabinet tentang Laporan Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Senin (12/10).
Adapun rincian realisasi anggaran PEN tersebut adalah sebagai berikut: (i) Kesehatan sebesar
Rp25,94 triliun (30%); (ii) Perlindungan Sosial sebesar Rp159,69 triliun (78%); (iii) Sektoral
Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah sebesar Rp27,57 triliun (26%); (iv)
Dukungan UMKM sebesar Rp90,42 triliun (73%); dan (v) Insentif Usaha sebesar Rp28,32 triliun
(23%).
"Realisasi program PEN ini diperkirakan mencapai 99-100 persen di akhir tahun 2020," ujar
Menko Perekonomian.
Khusus untuk 12 Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu tertinggi, telah terealisasi total
sebesar 65,15% dari pagu. 12 K/L tersebut antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian
Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta POLRI.
"Ada beberapa K/L yang penyerapan anggarannya masih di bawah 50%, ini masih perlu didorong
lagi," lanjut Airlangga.
Sementara itu, mengenai perkembangan penanganan pandemi Covid-19, Menko Airlangga
melaporkan bahwa Tingkat Kesembuhan (Recovery Rate) mencapai 76,48% dan Tingkat
Kematian (Case Fatality Rate) sebesar 3,55%, per 11 Oktober 2020.
Kemudian terkait Bed Occupancy Ratio (BOR) di RSDC Wisma Atlet sebesar 48,68% dan BOR
Flat Isolasi Mandiri sebesar 47,59%.
"Terkait 3T yaitu Test, Trace, dan Treat sudah dikerjakan dengan baik dan berbasis standar.
Tadi Presiden juga meminta untuk pengawasan yang lebih detail dan mikro di 12 Kabupaten/Kota
yang punya kasus aktif lebih dari 1000," jelasnya.
12 Kabupaten/Kota yang perlu mendapat perhatian tersebut antara lain Ambon, Jakarta Utara,
Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Jayapura, Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat,
Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
Mengenai Vaksin, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020
tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Vaksinasi tersebut didasarkan pada
201