Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 268

KSP KLAIM RUU CIPTA KERJA YANG DISETUJUI DPR MANFAATKAN BONUS
              DEMOGRAFI
              Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, RUU Cipta
              Kerja yang disetujui DPR untuk disahkan beberapa waktu lalu memanfaatkan bonus demografi
              yang akan dihadapi Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam wawancara khusus Liputan6 SCTV,
              Minggu (11/10/2020).

              Dia  mengklaim  dengan  disahkannya  RUU  Cipta  Kerja  ,  bonus  demografi  yang  akan  dialami
              Indonesia bisa digunakan untuk mengeluarkan negara ini dari kelompok negara berkembang.

              "Undang-Undang  Cipta  Kerja  ini  salah  satu  yang  terpenting  adalah  memanfaatkan  bonus
              demografi yang kita miliki, untuk apa? Untuk harus bisa keluar dari jebakan negara-negara yang
              berpenghasilan  menengah.  Ini  juga  yang  sering  kali  jadi  pertanyaan  banyak  ke  kita,"  ucap
              Ngabalin.

              Dia kembali mengklaim, RUU Cipta Kerja yang rencana pengesahannya mendapat banyak protes
              keras, menjanjikan terbukanya lapangan pekerjaan bagi seluruh angkatan muda di Indonesia.

              "Mereka yang tamat SMA, mereka yang tamat STM dan sebagainya, UU ini bisa menjadi suatu
              instrumen seluas-luasnya. Apalagi para pekerja, para pencari kerja dengan gampang," klaim
              Ngabalin.

              Ngabalin  menuturkan,  lahirnya  aturan  tersebut  dilatarbelakangi  akan  fakta  bahwa  pandemi
              Covid-19 begitu berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Di mana angka pemutusan hubungan
              kerja atau PHK juga pada masa ini meningkat.

              "Tidak banyak orang tahu bahwa sekitar 6,88 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak
              selama pandemi ini. Kemudian ada 2,1 juta yang PHK, kemudian 1,4 juta dirumahkan. Dari data-
              data  inilah  sehingga  memang  mengacu  pada  pekerja  yang  mendaftar  pada  program  Kartu
              Prakerja,  kemudian  terdapat  lebih  dari  33  juta  pekerja  yang  memerlukan  bantuan  karena
              dampak pandemi Covid-19," jelas Ngabalin.

              Dia menegaskan, aturan ini juga akan menjadi alat guna menyelesaikan beragam masalah imbas
              pandemi tersebut.

              "Undang-undang ini adalah instrumen di mana lapangan pekerjaan dibuka seluas-luasnya bagi
              data-data yang saya kemukakan itu," tutup Ngabalin.



























                                                           267
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273