Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 270
"Betul mulai hari ini kami menggelar aksi penolakan UU Cipta Kerja, di 11 provinsi. Tapi sebagian
bergerak juga ke Istana Negara," kata Deputi Konsolidasi DEN KSBSI, Sunardi kepada , Senin
(12/10).
Sunardi menuturkan, tuntutan DEN KSBSI dalam pertemuan Tim Tripartit tidak diakomodir oleh
pemerintah dan DPR RI dalam UU Cipta Kerja. Menurutnya hal ini sangat mendegradasi kaum
pekerja maupun buruh.
"UU Cipta Kerja ini mendegradasi hak-hak buruh. Contohnya soal pesangon, kalau buruh di PHK
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh mendapatkan
hak pesangon 32 kali. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja berkurang menjadi 25 kali," ujar Sunardi.
Selain itu, Sunardi juga mempersoalkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dinilai juga
merugikan pekerja dan buruh. Menurutnya, dalam UU 13/2003 pekerja hanya dikontrak dua
tahun, pada tahun ketiga bisa diangkat karyawan tetap, namun dalam UU Cipta Kerja kontrak
kerja tanpa batas.
"Kemudian juga outsourcing diperluas tanpa batas jenis usaha, upah dan pengupahan
diturunkan," sesal Sunardi.
Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan elemen masyarakat mengajukan judicial
review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun DEN KSBSI meminta Jokowi untuk
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan
pengesahan UU Cipta Kerja.
"Kami juga sudah menyiapkan jika ingin mengajukan judicial review ke MK. Tapi kami punya
waktu satu bulan agar Presiden menerbitkan Perrpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta
Kerja," pungkasnya. Editor : Kuswandi Reporter : Muhammad Ridwan .
269
