Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan keberadaan draf RUU Cipta Kerja yang
terdiri dari 1.035 halaman. Draf tersebut, dia menyebut, merupakan drafterkini setelah dirapikan
seusai disahkan pada Senin lalu. "Iya, itu yang dibahas terakhir yang 1.035 (halaman)," ujar
Indra Iskandar kepada RepublUca, Senin (12/10).

DRAF UU CIPTAKER BERUBAH

Versi baru naskah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR pada Senin
(5/10) lalu kembali beredar. Jumlah halaman naskah terharu yang beredar tersebut melebihi
naskah-naskah sebelumnya, baik yang beredar secara resmi maupun tak resmi.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan keberadaan draf RUU Cipta Kerja yang
terdiri dari 1.035 halaman. Draf tersebut, dia menyebut, merupakan drafterkini setelah dirapikan
seusai disahkan pada Senin lalu. "Iya, itu yang dibahas terakhir yang 1.035 (halaman)," ujar
Indra Iskandar kepada Republika, Senin (12/10).

Naskah terkini yang beredar itu lebih tebal sekitar 130 halaman dibandingkan draf UU Ciptaker
yang sempat berbedar setelah sidang paripurna sebanyak 905 halaman. Jumlah halaman dalam
naskah terbaru juga lebih tebal dari naskah resmi yang diusulkan pemerintah pada Februari lalu
setebal 1.028 halaman.

Indra mengatakan, perbedaan jumlah halaman itu terjadi karena draf terkini telah difinalisasi.
Adapun finalisasi yang dirapikan di antaranya dalam hal format, tanda baca,dan teknis penulisan
lainnya, ia mengklaim tidak ada substansi yang diubah "Nggak ada (perubahan substansi ). Itu
hanya typo dan format kan, format dirapikan. Jadinya spasi-spasi-nya kedorong semua
halaman,"ujarnya.

Indra Iskandar juga tak membantah kebenaran substansi dari draf 905 halaman yang
sebelumnya beredar. Draf tersebut, menurut Indra, merupakan draf yang disahkan DPR pada 5
Oktober 2020 lalu. "Iya, itu (905 halaman). Kan yang paripurna basisnya itu, tapi kemudian itu
kan formatnya masih format belum dirapikan. Setelah dirapikan spasinya, redaksinya, segala
macam itu, yang disampaikan Pak Aziz (Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin) itu (1.035 halaman),"
kata dia.
Draf terbaru memang telah menyertakan nama Aziz Syamsuddin sebagai peneken. "Kemarin kan
spasinya kan belum rata semua, hurufnya segala macam. Nah,sekarang sudah dirapikan,"
ujarnya menjelaskan.

Indra belum bisa memastikan apakah draf 1.035 halaman ini akan segera dikirim ke Presiden RI
Joko Widodo. Ia mengatakan, DPR memiliki tujuh hari kerja untuk mengirimkan draf ini ke
Jokowi, yang baru akan jatuh pada Rabu (14/10) mendatang.

"Siang ini masih mau difinalkan dulu. Itu yang terakhir dibahas sampai kemarin," ujarnya.
Perubahan halaman lintas draf itu bisa dilacak dari sejumlah keterangan yang diberikan pihak
DPR dan pemerintah. Draf yang disahkan paripurna, misalnya, lebih tipis karena ada empat UU
dikeluarkan dari draf selama dibahas DPR. Selain itu, substansinya juga berubah. Di antaranya
ada kewenangan daerah yang dikembalikan, regulasi ketenagakerjaan yang direvisi untuk
mengakomodasi tuntutan buruh, klaster pendidikan yang sebagian besar dihapuskan, dan
sebagainya.

Dalam draf terbaru, tak seperti yang disampaikan Indra Iskandar, bukan hanya tanda baca dan
typo-nya yang berubah. Dari perbandingan dengan draf selepas sidang paripurna, redaksional
naskah juga berubah.

5