Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Di klaster ketenagakerjaan, perubahan yang dilakukan tergolong signifikan. Di antaranya,
pembahan soal waktu cuti pada Pasal 79 UU Ketenagakerjaan ditambahi satu poin huruf, yakni
"Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diatur dengan peraturan pemerintah. Selain itu, upah satuan waktu yang sempat jadi keberatan
serikat buruh juga masih ada dalam draf terbaru. Perubahan naskah juga cukup banyak dalam
pasal-pasal mengenai PHK. Misalnya, dalam pembahan Pasal 154A, ada tambahan "dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia
menerima pekeij a/buruh".

Kemudian dalam tambahan aturan Pasal 154A, poin bahwa "perusahaan melakukan perbuatan
yang merugikan pekerja/bu-ruh" sebagai alasan PHK dihapuskan. Dalam draf terbaru, pasal itu
kemudian dielaborasi lebih terperinci. Di antaranya, pemutusan hubungan kerja dengan alasan
perbuatan merugikan oleh perusahaan harus diajukan oleh pe-kerja. Jenis tindakan yang
merugikan juga diperinci, seperti penganiayaan, penghinaan, ajakan melawan hukum, tak
membayar upah lebih dari tiga bulan, melanggar perjanjian pada para pe-kerja, serta
memberikan pekerja-an membahayakan jiwa, kesehatan, serta kesusilaan yang tak tercantum
dalam perjanjian kerja.

Poin "buruh mangkir" sebagai alasan PHK juga ditambahi kalimat"pekerja/buruh mangkir selama
5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi
dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis".
Selain itu, ada aturan baru dimasukkan bahwa PHK harus didahului surat peringatan (SP) sampai
tiga kali berturut- turut. Sementara pada bab jaminan sosial, ditambahi klausul bahwa iuran
jaminan kehilangan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dan ditanggung pemerintah.

Di lain pihak, konfederasi buruh menantang balik pemerintah membuktikan dan menyampaikan
draf asli UU Cipta Kerja sesuai yang disahkan di Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu. Sebab, sampai
saat ini draf yang dikatakan ada tersebut masih simpang siur di pemerintah.

"Draf RUU-nya saja tidak jelas. Katanya sampai 905 halaman, kemudian ada yang dapat
bertambah 1.025 halaman, dan terakhir 1.035 halaman. Ini berbahaya sekali. Rakyat dibodohi
seolah meminta rakyat baca, di mana draf akhirnya yang fix belum ada. Bahkan, dikatakan yang
kemarin disahkan seperti hanya mengesahkan kertas kosong,"kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/10).

Ia menyatakan, konfederasi dan serikat buruh di Indonesia akan melakukan empat langkah
lanjutan untuk terus menolak UU Cipta Kerja. Di antaranya dengan berunjuk rasa di luar pabrik,
dengan tetap menjaga kondisi pan-demi saat ini. Atau, dia melanjutkan, dengan cara lain, seperti
melakukan aksi mogok dengan cuti secara bersamaan di rumah. "Aksi penolakan RUU Cipta Kerja
ini tetap terukur dan terarah sesuai konstitusi," kata Said Iqbal.

Said Iqbal melanjutkan, opsi lain sebelum RUU ini ditandatangani Presiden Jokowi adalah
meminta Presiden melakukan eksekutif review dengan menerbitkan peippu untuk membatalkan
RUU itu. ed: litriyanzamzami

6