Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Akibat pandemi, saat ini diperkirakan jumlah pengangguran sekitar 6 juta jiwa, dan mungkin bisa
meningkat menjadi 12 juta jiwa akibat pandemi. Jumlah yang tidak sedikit dan membuat pening
birokrat di pusat dan daerah.

Sekali lagi, problem ini perlu obat mujarab: Omnibus Law.

Namun, masalah tidak hanya berhenti di situ. Jika mau kritis dan mendalam mengurai benang
kusut ini, kedua pihak baik pemerintah maupun DPR serta kalangan buruh mesti membangun
dialog konstruktif guna memecahkan masalah bangsa ini. Tidak sekadar memaksakan kehendak
yang berujung sikap anarkistis, padahal ada koridor yang bisa ditempuh.

Budaya dialog konstruktif perlu mengakar di negeri ini agar masyarakat semakin dewasa
mencerna permasalahan dan mencari solusi terbaik. Apalagi terkait buruh, pengangguran, dan
investasi, ini tentu problem sensitif yang bisa menjadi pisau bermata dua.

Tujuan Omnibus Law yang antara lain berupaya menyelamatkan 6 juta jiwa penganggur adalah
mulia, tapi tidak perlu dengan memangkas kesejahteraan pekerja formal saat ini. Pilihan
cerdasnya adalah bagaimana membuka kesempatan kerja yang luas, tapi kesejahteraan pekerja
lainnya juga tidak berkurang. Bukan trude off.

Justru saat pandemi inilah, momentum terbaik untuk kembali menata fondasi untuk Indonesia
yang lebih baik bagi generasi mendatang. Baik pemerintah dan DPR maupun kalangan buruh
mesti sama-sama mawas diri, mau bergandengan tangan, dan berpikir konstruktif guna mencari
solusi, bukan menambah runyam persoalan.

Dari sisi pemerintah, satu hal yang harus diperhitungkan, jenis investasi yang bagaimana
diharapkan masuk dengan adanya Omnibus Law? Ini juga perlu menjadi bahan kampanye untuk
menyosialisasikan UU Cipta Lapangan Kerja agar publik lebih mengerti. Dilihat dari tren investasi
penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, rata-rata masih dominan di sektor pertambangan.
Perkembangan lanskap perekonomian saat ini juga menuju ekonomi digital, sehingga tidak
seperti sektor padat karya yang langsung menyerap tenaga kerja dalam skala besar.

Dari sisi kaum buruh, memang disadari kesejahteraan pekerja di Indonesia masih tergolong
rendah, kebanyakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi itu bukan berarti
kalangan buruh mesti pasrah dengan kondisi, atau malah berlaku anarki saat ada kesempatan.
Sebaliknya, kaum buruh mesti membuktikan bahwa pekerja di Indonesia tidak sembarangan dan
layak untuk diperjuangkan.

Semoga para pekerja/buruh di mana pun berada bisa menerima kenyataan ini, memperjuangkan
nasibnya dengan jalur-jalur formal, serta menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta
keluarga.Hal yang dikhawatirkan jika demo-demo ini terus berlanjut, fase eksponensial
penyebaran Covid-19 juga akan berlarut-larut dan bertambah panjang. Dan, ini sekali lagi,
mengorbankan seluruh bangsa.
Semoga semua kita bisa memahaminya! O

Redaksi KORANSINDO menerima artikel dar: pembaca untuk mengisi rubrik Opini. Paniang
artikel 800-1.000 kata (5.000--6.500 karakter)dan bisa dikirimkan ke email opini.sindo@gmail.
com Harap mencantumkan curriculum vitae, foto terbaru. Jika setelah seminggu sejak tanggal
pengiriman artikel belum ada konfirmasi langsung dari Redaksi, artikel yang dikirim dianggap
dikembalikan ke penulis.

10