Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 14
UU CIPTA KERJA MENJADI 1.035 HALAMAN
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, mengonfirmasi bahwa jumlah halaman draf
omnibus law UU Cipta Kerja telah bertambah 130 halaman dibanding saat disahkan di Rapat
Paripurna DPR.
Indra mengatakan, draf omnibus law UU Cipta Kerja yang sudah final berjumlah 1.035 halaman,
berbeda 130 halaman dari draf yang dibahas dalam Rapat Paripurna pada 5 Oktober lalu yang
mana hanya 905 halaman.
"Iya, itu yang dibahas terakhir yang surat 1.035 [halaman]. Itu! yang terakhir dibahas sampai
kemarin," kata Indra kepada wartawan lewat pesan singkat, Senin (12/10).
Indra mengatakan draf UU Ciptaker yang berisi 905 halaman merupakan yang dibahas dalam
Rapat Paripurna pada Senin (5/10) lalu. Menurutnya, draf tersebut merupakan basis yang
formatnya belum dirapikan. Draf UU Ciptaker kemudian menjadi 1.035 halaman setelah dirapikan
dan diperbaiki terhadap kata-kata yang salah ketik. "Kemarin kan spasinya belum rata semua,
hurufnya segala macam. Nah, sekarang sudah dirapikan."
Meskipun ada pembengkakan, Indra memastikan tidak ada perubahan substansi UU Cipta Kerja
dalam draf yang bertambah 130 halaman itu. Hanya sekadar format yang dirapikan. "Enggak
ada. Itu hanya typo dan format. Kan format dirapikan kan jadinya spasi-spasinya terdorong
semuanya halamannya," ucapnya.
Hingga saat ini, draf tersebut masih dalam tahap finalisasi, sehingga belum dikirimkan ke
Presiden Jokowi. Menurut Indra, draf berjumlah 1.035 dan memuat kolom untuk ditandatangani
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin itu akan dikirim ke Presiden Jokowi pada Rabu (14/10) besok.
"Jadi yang disebut tujuh hari adalah tujuh hari hari kerja. Nah, tujuh hari kerja itu adalah hari
Rabu, bukan Sabtu |dan] Minggu enggak dittitung. Nah, yang disebut di dalam UU itu tujuh hari
kerja mulai Rabu, bukan hari ini. Belum [dikirim ke Presiden]," tuturnya.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintahan Jokowi membuka akses
terhadap draf final UU Ciptaker yang disahkan pada Senin (5/10). Hal tersebut diungkapkan PKS
dalam akun - PKSejahtera diTwitter, Sabtu (10/10). Dalam cuitannya, DPP PKS meminta draf
final tersebut dibuka ke publik untuk mengurangi kesalahpahaman.
"Draft final UU Ciptaker yang disahkan di paripurna lalu belum juga dapat diakses publik
termasuk anggota dewan. Oleh sebab itu FPKS DPR RI mengirimkan surat resmi untuk meminta
draft UU tersebut," cuit akun PKS, dikutip Minggu (11/10).
Desakan serupa juga disampaikan oleh Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI)
Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya, ketiadaan akses publik terhadap naskah final UU Ciptaker
telah menyebabkan kontroversi dan polarisasi. "Ketiadaan akses publik terhadap naskah final UU
Cipta Kerja telah menyebabkan kontroversi dan polarisasi. Sehingga pemerintah harus segera
membuka akses final UU Cipta Kerja ke masyarakat," kata Mahendra.
Tanggapan Buruh
Terkait adanya penambahan halaman. pada draf UU Cipta Kerja tersebut, Ketua Umum Federasi
Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai hal itu sebagai sesuatu yang konyol. "Itu konyol
banget, kita dipingpong," kata Jumisih, Senin (12/10)
Jumisih mengatakan, munculnya draf versi baru tersebut justru membuat masyarakat bingung.
Sebaliknya, kemunculan draf versi baru itu justru menandakan ada proses yang diabaikan oleh
pemerintah dan DPR saat merancang maupun memperbaiki UU Cipta Kerja. "Bagaimana kita
mau berposisi, situasi terus berubah-ubah itu menunjukkan ada apa? Kita kan curiga," ucap dia.
13
