Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

perdebatan juga masih terjadi. Informasi mengenai rencana unjuk rasa'juga masih berseliweran
di aplikasi perpesanan.
Semua itu menambah fenomenal perjalanan undang-undang (UU) ini. Sejak awal ketika baru
diwacanakan hingga pengajuan ke DPR RI, Rancangan UU (RUU) ini sudah diwarnai beragam
sikap dari berbagai komponen masyarakat.

Ada yang setuju dan ada yang menolak. Sikap berseberangan itu juga mengiringi
pembahasannya di DPR RI. Sampai akhirnya DPR menyetujui RUU ini disahkan menjadi UU pada
5 Oktober 2020, sikap berseberangan itu masih terjadi. Bahkan pihak yang menolak melanjutkan
perjuangan ke ranah ekstraparlementer yang puncaknya pada 8 Oktober 2020.

Mereka dari beragam latar belakang.

Tidak hanya buruh atau pekerja, ada juga mahasiswa, pelajar dan masyarakat. Bukan hanya di
DKI Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar di Indonesia. Umumnya unjuk rasa itu menyasar
kantor DPRD dan pemerintah provinsi.

Fasum

Tetapi di Jakarta justru berbeda. Pada awalnya pembahasan hingga persetujuan RUU ini, unjuk
rasa dilakukan di sekitar Gedung Parlemen, tempat seluruh proses legislasi. Namun setelah 5
Oktober, aksi-aksi penolakan bergeser. Mulai Cikarang (Kabupaten Bekasi) dan daerah lainnya.

Puncaknya pada 8 Oktober, aksi-aksi menyasar kawasan bisnis, seperti Senen, Harmoni hingga
Sudirman-Thamrin termasuk Bundaran Hotel Indonesia (HI)

Kerusakan fisik berupa fasilitas umum (fasum) terjadi di sejumlah kawasan. Sejauh ini, kerusakan
terparah dialami PT Transjakarta dengan 46 halte, tiga di antaranya harus dirombak total.

Kerugian fisik atas perusakan, penjarahan dan pembakaran halte tidak diungkapkan. Tetapi
butuh kucuran anggaran sekitar Rp 65 miliar hingga fasum ini bisa digunakan lagi secara normal.
Bisa dibayangkan betapa terganggunya mobilitas warga yang sudah terbatas di tengah
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat operasional Transjakarta tanpa ada halte.

Kerugian fisik bisa dikalkulasi dan dana perbaikannya bisa diusahakan, tetapi kerugian
masyarakat siapa yang menanggung?
Kerugian tersebut pasti juga dialami perusuh yang merusak halte-halte itu jika bermobilitas untuk
suatu urusan menggunakan Transjakarta dalam kurun waktu hingga beberapa pekan
mendatang.

Belum lagi kalau dikaitkan dengan potensi penyebaran virus corona (COVID-19). Tak sedikit
pihak yang mencemaskan munculnya klaster baru dari ajang unjuk rasa, apalagi dari hasil tes
cepat (rapid test) yang dilakukan Polda Metro Jaya menunjukkan tak sedikit pedemo yang reaktif.

Gugatan

Kini kontroversi terhadap UU ini masih terjadi di masyarakat. Penolak masih pada sikapnya, di
sisi lain pemerintah terus menjelaskan substansi UU ini. Sebagian pihak mendesak pemerintah
membatalkannya tetapi mungkinkah akan dilakukan pemerintah mengingat RUU ini diajukan
pemerintah?

Begitu juga desakan agar pemerintah merevisinya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) pasti tidak akan dipenuhi. Perppu pun membutuhkan proses
persetujuan dari parlemen.

16