Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

Judul Mengapresiasi Klarifikasi Presiden Tentang Hoax UU Ciptaker
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-13 05:34:00
Ukuran 120x194mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 6.000.000

News Value Rp 18.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Omnibus law yang disahkan DPR-RI pada 5 Oktober 2020 menjadi Undang-Undang yang paling
menghebohkan karena diprotes oleh banyak orang. Ternyata mereka menentauig karena
termakan hoax. Presiden * Jokowi langsung sigap dan memberikan klarifikasi sekaligus
meluruskan hoax tersebut, agar rakyat memahami UU ini.

Huru-hara terjadi kelika demo menentang omnibus law. Buruh beserta mahasiswa emosi dan
mengutuk UU tersebut. Namun sayang, sudah capek berunjuk rasa, ternyata mereka kena hoax
karena percaya akan berita bohong seputar omnibus law. Ada banyak hoaxyang beredar di media
sosial dan dibuat oleh oknum yang sengaja ingin memecah-be-lah bangsa.

MENGAPRESIASI KLARIFIKASI PRESIDEN TENTANG HOAX UU CIPTAKER

Omnibus law yang disahkan DPR-RI pada 5 Oktober 2020 menjadi Undang-Undang yang paling
menghebohkan karena diprotes oleh banyak orang. Ternyata mereka menentang karena
termakan hoax. Presiden Jokowi langsung sigap dan memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan
hoax tersebut, agar rakyat memahami UU ini.

Huru-hara terjadi kelika demo menentang omnibus law. Buruh beserta mahasiswa emosi dan
mengutuk UU tersebut. Namun sayang, sudah capek berunjuk rasa, ternyata mereka kena hoax
karena percaya akan berita bohong seputar omnibus law. Ada banyak hoax yang beredar di
media sosial dan dibuat oleh oknum yang sengaja ingin memecah belah bangsa.

Setelah demo selesai, Presiden lokowi berpidato untuk memberi klarifikasi seputar omnibus law.
Pertama, beliau menyebut manfaat UU ini, yakni untuk membuka lowongan kerja sebanyak-
banyaknya. Karena tiap tahun ada jutaan penduduk usia kerja baru. Apalagi lowongan yang
diciptakan adalah industri padat karya, sehingga mengurangi pengangguran.

Presiden juga menjelaskan tentang hoax tentang omnibus law yang beredar di masyarakat. Yang
paling santer diberitakan adalah dihapusnya UMR. Upah minimum ini tetap ada, walau istilahnya
diubah dari upah minimum kota ke upah minimum provinsi. Perbedaan upah dari 1 kota dan
lainnya dalam 1 provinsi juga tak terlalu mencolok. Jadi UMP tidak mengurangi gaji buruh.

21