Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020

TERDAMPAK PANDEMI, UMK 2021 JANGAN TURUN

Berapa upah minimum kabupaten/kota (UMK) Surabaya 2021? Jawabannya masih dalam
pembahasan. Pemkot Surabaya melalui dinas tenaga kerja (disnaker) terus berkoordinasi dengan
pihak terkait yang tergabung dalam dewan pengupahan

Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Jamsostek Disnaker Surabaya Rizal Zainal Arifin
menyatakan belum bisa memprediksi angka UMK Kota Surabaya tahun depan. Juga apakah
nilainya akan naik dari UMK 2020, tetap, atau bahkan turun mengingat kondisi pandemi Covid-
19 yang melanda Kota Pahlawan.

"Prinsipnya, kami masih menunggu rilis pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari pusat,' kata Rizal
Zainal kemarin (12/10).

Sebanyak 46 anggota dewan pengupahan Kota Surabaya mulai bergerak. Salah satunya
melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) di tiga pasar. Meliputi Pasar Soponyono di
wilayah Rungku t, Pasar Tandes, dan Pasar Wonokromo.

Tim dewan pengupahan sudah turun sampai dua kali selama Agustus sampai September. Survei
akan dilakukan lagi hari ini (13/10) sampai Rabu besok (14/10). "Survei KHL tetap dilakukan
sebagai pembanding,' jelas Kasi Syarat Kerja dan lamsostek Disnaker

Dian Asmarani.

Penentuan UMK memang sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015
tentang Pengupahan. Namun, survei KHL, kata Dian, tetap dilakukan sebagai pembanding harga-
harga di pasar. Sebab, 60 komponen kebutuhan yang masuk daftar survei adalah kebutuhan
dasar warga. Itu harus disesuaikan dengan kemampuan warga. "Harga memang cenderung
stabil. Banyak komponen yang naik, juga ada yang turun," jelasnya.
Pemkot berharap penetapan UMK Surabaya 2021 mengakomodasi aspirasi kedua pihak. Yaitu,
kalangan buruh dan pengusaha. Angka yangdite tapkan jangan sampai merugikan pekerja,
tapisekaligustidakmem-beratkan pengusaha Apalagi dalam kondisi pandemi virus korona seperti
saatinl "Prinsipnya, jangan sampai UMK mengalami penurunan. Karena idealnya kari naik terus,"
imbuhnya.

Solikin, anggota dewan pengupahan Surabaya dari unsur buruh, menyampaikan bahwa secara
manusiawi, angka UMK 2021 memang harus naik. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini,
lanjut dia, buruh menjadi pihak yang paling terdampak. Terjadi penurunan daya beli. Di sisi lain,
pendapatan mereka juga berkurang karen a kemampuan produksi perusahaan turun. 'Buruh
dalam kondisi tertekan. Jadi, tidak manusiawi kalau gaji mereka turun. Idealnya ya naik' ujar
Solikin.

Pihaknya belum bisa menyebut usulan versi angka UMK 2021. Dia sepakat dengan sikap
pemerintah agar semua pihak menunggu data pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi yang
akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan bisa jadi, kata dia, pemerintah akan
mengeluarkan sistem pengupahan baru yang menggantikan PP Nomor 78/2015 tentang
Pengupahan. Sebab, regulasi tersebut sudah berlaku selama lima tahun dan butuh peninjauan
baru. "Kita tunggu saja. Mungkin tanggal 1 November sudah muncul nilainya untuk diusulkan ke
provinsi," kata sekretaris DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Surabaya itu.

Di bagian lain, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
meminta pemerintah cermat dalam menentukan besaran UMK 2021. Wakil Ketua Dewan
Pemimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jatim Tri Andi Suprihartono mengatakan, semua pihak harus
melihat dampak pandemi pada semua bidang perekonomian.

25