Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 23

Hoax tentang UU Cipta Kerja yang kedua adalah upah pekerja yang akan dihitung dalam satuan
              jam. Sehingga buruh ketar-ketir akan mendapat pengurangan gaji. Namun kata Presiden, yang
              betul adalah upah buruh dihitung seperti dulu. Bisa dalam satuan jam atau berdasarkan hasil
              kerjanya. Jadi gaji tidakakan disunat oleh perusahaan.

              Selanjutnya  ada  hoax  yang  mengatakan  bahwa  segala  jenis  cuti  mulai  dari  cuti  hamil  dan
              melahirkan,  cuti  tahunan,  hingga  cuti  haid  dihapus.  Ini  adalah  hoax  paling  kejam,  karena
              kenyataannya tidak ada penghapusan hak untuk cuti. Jika ada berita bohong dan menyertakan
              pasal pada draft RUU ini bisa dipasti kan itu hasil editan yang sengaja disebarkan.

              Para buruh juga termakan hoax tentang pemecatan pegawai secara sepihak. Padahal yang betul
              adalah setiap pemilik perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawannya seenaknya sendiri. Apalagi
              jika ia dalam keadaan sakit karena kecelakaan kerja. Maka harus mendapat hak cuti khusus dan
              tidak boleh dirumahkan begitu saja, apalagi tanpa pesangon.

              Pungkasnya, Presiden memperbolehkan tiap WNI untuk mengajukan judicial review ke MK jika
              merasa tidak puas dengan setiap pasal pada omnibus law UU Cipta 'Kerja. Seluruh keberatan
              dan masukan akan didengarkan dengan senang hati. Jadi tidak ada pemerintahan yang tiran dan
              otoriter, karena kita adalah negara demokrasi.

              Pernyataan Presiden Jokowi bagaikan guyuran hujan di tengah api. Masyarakat jadi lega karena
              sebelumnya bingung tentang pro kontra UU Cipta Kerja dan yang digosipkan selama ini ternyata
              hanya hoax.

              Kepercayaan  terhadap  pemerintah  kembali  membaik  dan  seluruh  elemen  masyarakat
              mendukung perwujudan UU Cipta Kerja.

              Pembuat hoax juga sudah ditangkap sehingga masyarakat tahu siapa pelaku sebenarnya. Setiap
              hoax yang terlanjur beredar juga sudah diluruskan, langsung oleh kepala negara. Pemerintah
              tentu tidak mau menjerumuskan rakyatnya dengan Undang-Undang yang merugikan.
              Apalagi sejak periode pertama, Presiden Jokowi berjanji untuk selalu memihak rakyat.

              Klarifikasi langsung dari Presiden Jokowi membuat kalangan masyarakat tak lagi bingung tentang
              omnibus  law  UU  Cipta  Kerja.  Seluruh  hoax  yang  beredar  selama  beberapa  bulan  ini  sudah
              diluruskan. Langkah Presiden untuk berpidato setelah demo buruh selesai juga dipuji, karena
              menunggu tensi masyarakat menurun dulu. baru mengadakan klarifiksi tentang UU Cipta Kerja.





























                                                           22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28