Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 20
"Menjadi negara yang efisien, memiliki regulasi yang simple dan memberikan kesempatan
kepada seluruh rakyat untuk bisa berusaha secara mudah," katanya dalam Ekspo Profesi
Keuangan secara virtual di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang memasukkan perpajakan sebagai salah satu
klaster, memberikan insentif agar Indonesia mampu meningkatkan produktivitas, kreativitas dan
inovasi.
"Karena kalau berbicara middle income trap, di situlah letaknya, efisiensi birokrasi, regulasi yang
seharusnya disederhanakan," imbuhnya.
Salah satu insentif perpajakan yang dimuat dalam RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI
pada Senin (5/10) adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang didapatkan
dari dalam dan luar negeri.
Dalam konferensi pers pada Rabu (7/10), Menkeu menjelaskan dividen yang berasal dari luar
negeri oleh pemilik Indonesia akan dibebaskan dari pajak jika ditanamkan dalam bentuk investasi
ke dalam negeri.
Adapun ketentuan dalam UU Cipta Kerja adalah dividen dan penghasilan setelah pajak yang
diinvestasikan paling sedikit sebesar 30 persen dari laba setelah pajak.
Kemudian, dividen dari badan usaha luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa
efek harus diinvestasikan sesuai proporsi kepemilikan saham yang diinvestasikan di Indonesia
kurang dari 30 persen dari jumlah laba setelah pajak di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menampik jika klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja itu
dikatakan muncul begitu saja karena melalui pembahasan pemerintah dan DPR yakni komisi dan
badan legislasi.
Dia menyebut, beberapa aturan dalam Omnibus Law Perpajakan sudah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2020 terkait penanganan sistem keuangan dampak COVID-19.
Salah satunya, lanjut dia, terkait pajak penghasilan (PPh) badan yang diturunkan menjadi 22
persen dari 25 persen mulai 2020-2021. Selain itu, juga pajak pertambahan nilai (PPN) dalam
perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) khususnya penunjukan subjek pajak luar negeri
(SPLN).
Beberapa aturan yang tidak masuk dalam UU Nomor 2 tahun 2020, dimasukkan dalam Omnibus
Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja karena aturan ini juga untuk memberikan kemudahan dalam
investasi. Jadi, siapa mau menggingat UU Cipta Kerja? (nas/ant/cok)
19
