Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2020
P. 19
lingkungan (Amdal). Amdal tetap harus ada bagi industri besar dan penerbitannya harus
didasarkan pada studi yang ketat, sedangkan bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan
dan pengawasan.
Perlu sekali ditegaskan bahwa sistem ketatanegaraan membuka peluang uji materi sebuah UU
di MK. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak dipersilahkan mengajukan uji materi
ke MK.
Tidak hanya UU Ciptaker, semua UU bisa digugat ke MK apabila dinilai bertentangan dengan
undang-undang dasar (UUD). Saat terjadi unjuk rasa yang juga berakhir anarkis terkait revisi UU
tentang KPK, pemerintah juga menawarkan opsi gugatan uji materi ke MK.
Saat itu isu pelemahan KPK memicu unjuk rasa secara luas di berbagai daerah dan ada yang
berakhir ricuh serta adanya perusakan fasilitas umum. Opsi penyelesaian dari kontroversi itu
adalah uji materi di MK.
Kini pintu pun terbuka lebar bagi setiap warga untuk mengajukan gugatan UU Ciptaker Ke MK.
Jalur ini konstitusional untuk menyampaikan penolakan dengan dalil-dalil hukum daripada
melampiaskan ketidakpuasan di jalan-jalan umum.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sendiri tengah
mempertimbangkan opsi judicial review atau uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke
Mahkamah Konstitusi.
"Perlu kami umumkan pilihan opsi judicial review tentu saja mungkin, kenapa tidak," kata Said
Iqbal dalam konferensi pers virtual KSPI yang dipantau dari Jakarta pada Senin.
Menurut Said, pertimbangan-pertimbangan dilakukan untuk melakukan uji formal dengan dasar
UU dianggap cacat dalam pembentukan dan pengesahannya atau uji materiil untuk pasal-pasal
kontroversial.
Pilihan uji materi menjadi salah satu dari empat opsi yang dipersiapkan oleh KSPI bersama serikat
buruh/pekerja yang berafiliasi dengannya.
Beberapa opsi lain yang dipertimbangkan 32 federasi termasuk KSPI adalah melanjutkan aksi-
aksi massa yarig terukur den terarah serta sesuai konstitusi.
Selain itu, terdapat pula pertimbangan menggunakan executive review yang hasilnya berupa
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) serta dikeluarkan Presiden dan
legislative review atau uji legislatif.
Opsi lain adalah melakukan sosialisasi apa yang resmi tertulis dan UU Cipta Kerja.
"Bukan berarti mengambil opsi ketiga (jalur hukum) kemudian tidak melakukan aksi, tetap ada
aksi-aksi," tegas Said.
Terkait judicial review, beberapa lembaga sudah menyatakan akan melakukannya seperti
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) atau mendukung upaya itu seperti Pimpinan Pusat (PP)
Pemuda Muhammadiyah.
Middle Income Trap
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja
bertujuan meningkatkan dan mengentaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan
menengah atau middle income trap. Sebab, undang-undang itu memberikan regulasi sederhana
dan efisien.
18
